Megawati Singgung Kabinet Ramping saat Menjadi Presiden Sampai Utang Dilunasi

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Rakernas 5 PDIP
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Di Rakernas ke-5 PDI Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, juga menyinggung soal kabinet. Dimana saat dirinya menjadi Presiden RI pasca Reformasi, krisis masih terimbas, dirinya lebih memilih untuk membentuk kabinet yang ramping.

OJK Pastikan UMKM yang Utangnya Dihapus karena Masuk Kriteria PP 47/2024 Keluar dari Daftar Hitam SLIK

Megawati menjadi Presiden RI ke-5 yakni pada  2001-2004. Putri Proklamator RI dan juga Presiden pertama, Soekarno atau Bung Karno itu, mengatakan ia memimpin di tengah situasi krisis juga. Tapi memilih untuk membentuk kabinet yang ramping.

“Dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat zaken kabinet, kabinetnya yang profesional,” kata Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya, Jumat 24 Mei 2024.

Anies dan Anak Abah Berlabuh Dukung Pramono-Rano, Hasto PDIP: Arus Balik Perlawanan

Kabinet yang ramping tetapi mengedepankan profesionalisme, lanjut Megawati, terbukti ampuh. Dia mengaku, saat itu berhasil melunasi utang negara yang dipinjam dari International Monetary Fund atau IMF saat krisis 1998 lalu.

“Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh utang terutama dengan IMF dapat dilunasi,” kata Megawati.

Sekjen PDIP Singgung Ada yang Berupaya Ubah Kedaulatan Rakyat Jadi "Kerajaan"

Bahkan Megawati mengatakan, Indonesia yang saat ini utangnya juga banyak, tetapi seperti apa membayarnya. Dia mengatakan, ini juga yang harus dipikirkan.
 
“Ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir jangan enak-enakan tidur lho,” katanya.

Seperti diketahui, setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, berhembus kabar kalau Prabowo-Gibran akan menambah jumlah kementerian. Beberapa menyebut akan ada 40 kementerian totalnya. Prabowo Subianto sendiri belum menetapkan hal itu. Tapi menurutnya, yang penting adalah bagaimana mengurus rakyat, bukan soal berapa jumlah kementerian.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024