JK Sebut Rekonsiliasi Bukan Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK menekankan rekonsiliasi tidak berarti semua pihak masuk ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih. 

Dia menyebutkan, dalam sistem demokrasi yang baik harus ada pihak yang berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. Tidak harus semuanya masuk dalam pemerintahan.

"Iya, demokrasi itu otomatis menimbulkan suatu sistem yang mengarah rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak berarti semua setuju, tapi memasuki posisi masing-masing, ada di pemerintah, ada oposisi," kata JK kepada wartawan, Rabu, 22 Mei 2024. 

Politikus senior Golkar itu melanjutkan, rekonsiliasi efektif jika presiden dan wakil presiden terpilih itu memperlakukan semua orang sama saat memimpin. 

Dia menekankan, presiden terpilih itu harus menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperlakukannya dengan setara. 

"Rekonsiliasi itu efektif kalau presiden terpilih itulah, presiden republik indonesia yang harus memperlakukan orang sama. Tidak boleh 'Ah ini mah tidak dukung saya', nah tidak boleh itu, jangan," ujarnya.

"Rekonsiliasi itu begitu terpilih, 'Saya presiden Republik Indonesia, saya memperlakukan semua orang sama'," kata JK.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan rekonsiliasi itu sebagai bentuk pengakuan atas kemenangan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ya rekonsiliasi itu intinya adalah mengakui kemenangan, seorang ksatria itu salah satu bentuk rekonsiliasi. Bahwa nanti tetap ikut pemerintahan atau tidak itu soal lain, sebagai kontrol, yang penting bisa menerima, itu aja intinya," ujar Bamsoet.

 

Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat

Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.

VIVA.co.id

28 November 2024