Disebut Tak Lolos DPR, PPP Sayangkan MK Tak Pertimbangkan Alat Bukti
- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
Jakarta - Petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merespons pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari yang menyebut partai berlambang Kakbah itu tak akan lolos ke DPR.
Beberapa gugatan PPP terkait Pemilu Legislatif 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) gugur di Putusan Dismissal. Alhasil gugatan PPP tidak lanjut ke tahap pembuktian.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyayangkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan partainya dalam gugatan sengketa Pemilu Legislatif 2024.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia / MKRI
- vivanews/Andry Daud
"Hanya saja bukti-bukti itu tidak berarti ketika hakim MK hanya berpatokan pada permohonan. Sementara tambahan alat bukti yang disahkan sendiri oleh majelis tidak dijadikan sebagai pertimbangan," kata Achmad Baidowi kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024.
Menurut Awiek, begitu ia akrab disapa, seharusnya MK bisa melanjutkan ke tahap persidangan. Sebab, menurutnya, pada persidangan awal sudah ditambahkan alat-alat bukti untuk PPP dan majelis hakim mengesahkan alat-alat bukti tersebut.
Kendati begitu, menurutnya, Putusan Dismissal belum final, sehingga PPP masih menunggu seluruh putusan dari gugatan yang telah dilayangkan ke MK.
"Tentu kami tunggu putusan MK ya. Pastinya kami menghormati putusan MK karena bersifat final dan mengikat," imbuh caleg DPR RI 2024 dengan suara terbanyak itu.
Ilustrasi sidang Paripurna DPR.
- VIVA.co.id/Eduward Ambarita
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memprediksi upaya PPP mencapai ambang batas parlemen tidak dapat tercapai, sebab sejumlah gugatan yang dilayangkan gugur dalam Putusan Dismissal hakim MK.
Salah satu yang menonjol yakni gugatan sengketa Pileg PPP di Jawa Barat. Hasyim menjelaskan ada 19 kabupaten/kota di Jawa Barat tidak bisa lanjut ke pembuktian.
"Jadi ikhtiar PPP di MK untuk mencapai suara minimal batas untuk parliamentary threshold rupa-rupanya tidak dapat tercapai karena Putusan Dismissal," kata Hasyim.
Kata KPU Sumbar soal Larangan Penarikan Calon Kepala Daerah oleh Parpol
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar menegaskan bahwa partai politik dilarang menarik calon kepala daerah setelah mendaftarkan pasangan calonnya ke kantor KPU masing-masing
