Teka-teki Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Pilkada 2024
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Jakarta - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2024 dinilai cukup kompetitif. Menurut pengamat politik dan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa bahwa calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi akan mempertemukan representasi kalangan profesional, pengusaha, dan politisi.
“Hasil analisis dan kajian CISA pada beberapa tahun belakangan ini, representasi calon dari Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2024 akan mempertemukan format sipil yang berasal dari kalangan profesional, pengusaha, dan politisi. Kalangan ini nantinya akan berpeluang mewarnai kontestasi pilkada di November 2024 mendatang,” kata dia Herry kepada wartawan Sabtu, 18 Mei 2024.
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Bukan tak mungkin, kata dia, justru terjadi head to head antara profesional dengan pengusaha di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bekasi pada Pilkada Serentak 2024.
“Kondisi pertarungannya adalah mempertemukan profesional dan pengusaha. Asumsi ini muncul sebagai respons geopolitik yang ada di Kabupaten Bekasi yang begitu terbuka, dan dimobilisasi untuk kepentingan percepatan pembangunan yang sedikit banyaknya berafiliasi dengan kepentingan industri,” ujar dia.
Bukan cuma itu, implikasi dari terbentuknya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang masuk dalam kategori aglomerasi bersama dengan daerah sekitarnya, termasuk Kabupaten Bekasi turut dipertimbangkan dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
“Efek dari UU DKJ membuat Kabupaten Bekasi masuk dalam kawasan aglomerasi. Artinya, percepatan pembangunan di daerah ini diset-up untuk berbanding lurus dengan perkembangan Jakarta. Maka melihat fakta geostrategis lokal semacam ini, tentunya perlu figur profesional dan pengusaha merepresentasikan target ideal tersebut,” kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, pencapaian Kabupaten Bekasi menurunkan angka kemiskinan ekstrem jadi di bawah 2 persen pada tahun 2023 pun perlu dioptimalisasi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
“Pencapaian Pemerintah Kabupaten Bekasi menurunkan angka kemiskinan ekstrem harus terus dikuatkan oleh pemimpin selanjutnya, jangan sampai justru konsep dan eksekusi soal isu-isu kesejahteraan sosial, penguatan ekonomi dan UMKM, serta pembangunan infrastruktur mandek di tangan kepala daerah selanjutnya," ujar Herry.
Maka dari itu, kata dia, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi ke depannya harus memiliki kepekaan dan kemampuan untuk isu-isu fundamental di masyarakat.
“Bupati dan Wakil Bupati Bekasi selanjutnya harus peka soal urusan kesejahteraan, ekonomi dan pembangunan. Ini kan isu-isu fundamental sekaligus urgen di masyarakat,” ucapnya.
