DPR: Revisi UU Polri Terkait Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota

Anggota DPR RI, Guspardi Gaus
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) rencana akan membahas Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun, salah satu pasal yang akan dibahas terkait penambahan batas usia pensiun Anggota Polri.

Jokowi Segera Teken 10 Capim KPK dan Dewas, Selanjutnya Dibawa ke DPR

Anggota Baleg DPR RI, Guspardi Gaus membenarkan salah satu poin yang bakal dibahas dalam Revisi UU Polri adalah penambahan batas usia pensiun.

Beberapa di antaranya, kata dia adalah soal batas usia pensiun anggota Polri akan ditambah jadi 60 tahun dalam rencana revisi UU Polri. UU Polri saat ini mengatur batas usia pensiun anggota Polri maksimum adalah 58 tahun.

Kapolri di HUT ke-79 TNI: Kami Bersinergi, Saling Melengkapi dalam Tugas Negara

“Iya kira-kita begitu (jadi 60 tahun). Apakah mengenai memperpanjang masa pensiun. Kemudian fungsional sama dengan dosen sampai 65 tahun. Itu mungkin akan jadi bagian dari perevisian," katanya dikutip pada Sabtu, 18 Mei 2024.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus

Photo :
  • DPR RI
Sekjen DPR: Kami Bakal Hati-hati Tetapkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR

Menurut dia, revisi UU Polri ini merupakan inisiatif dari anggota parlemen di Senayan. “Rencananya memang hak inisiatif dari DPR, dan nampaknya mungkin diserahkan kepada Baleg menjadi inisiator," jelas Legislator PAN itu.

Sebelumnya diberitakan, DPR RI berencana membahas Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kabar itu pun terkonfirmasi oleh Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. 

Dijelaskan Sudding mengenai hal ini masih diharmonisasikan Komisi Hukum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.  “Masuknya di Komisi III DPR,” kata Sudding dikonfirmasi awak media pada Jumat, 17 Mei 2024.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono

Bawaslu: Panwaslu Pilkada 2024 Boleh Sombong

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono menyarankan pengawas pemilihan umum (Panwaslu) boleh sombong saat menegakkan aturan selama proses Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
6 Oktober 2024