Namanya di Kantong Megawati untuk Pilgub Jakarta, Risma: Nanti Kalau Sudah Keluar Kantong
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri telah mengantongi 8 nama calon gubernur Jakarta yang siap diusung di pilkada nanti. Salah satu nama yang dimaksud ialah Menteri Sosial Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma.
Saat ditanya mengenai nama tersebut, Risma menjawabnya dengan guyon.
"Kantongnya siapa? Kantongnya Bu Mega?" kata Risma kepada wartawan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2024.
Risma kemudian mengaku belum mengetahui informasi soal namanya yang masuk bursa cagub dari PDIP. Dia berkelakar, nama tersebut masih di kantong sehingga belum bisa memberikan respons.
"Ya aku belum tahu, wong masih di kantong. Nanti kalau sudah dikeluarkan dari kantong, nah," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga menyebut ada delapan nama calon Gubernur (cagub) yang sudah dikantongi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk berkontestasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Eriko mengatakan dari delapan nama tersebut, salah satunya mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat.
"Apakah Mas Djarot termasuk di 8 nama itu, kira-kira begitu yah, nah termasuk," ujar Eriko di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro pada Kamis, 16 Mei 2024.
Tak hanya itu, Eriko juga mengatakan ada nama lain yang sudah dalam genggaman Megawati yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau Hendi.
Kemudian Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) dan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Andika Perkasa.
"Ada Mas Djarot, ada Pak Ahok, ada Mas Hendi, ada Bu Risma, ada Mas Andika," kata Eriko.
Sementara dua nama lainnya, Eriko belum mau menjelaskan. Ia menyebut akan ada kejutan-kejutan. Nama-nama yang disebutnya, kata dia, juga masih sebatas perbincangan di internal PDIP.
Baleg DPR Tunggu Pemerintah Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Pembahasan ihwal usulan Presiden tersebut bisa diajukan secara inisiatif oleh DPR RI.
