Kader PDIP Usul Money Politics Dilegalkan, Djarot: Itu Sebetulnya Bentuk Kejengkelan
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Jakarta - Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa pernyataan anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics atau politik uang saat pemilu dilegalkan dengan batasan jumlah tertentu, adalah bentuk kejengkelan. Jugam bentuk keputusasaan, keprihatinan dan kegeraman yang mendalam melihat praktek demokrasi liberal individual.
Adapun Hugua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melegalkan politik uang dalam Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Hugua dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di ruang rapat Komisi II DPR.
"Saudara sekalian kenapa misalnya saya buka saja di sini kemarin anggota Komisi II Pak Hugua kemudian keceplosan ngomongkan kalau begitu money politics itu dilegalkan saja. Ini sebetulnya bentuk kenjengkelan, bentuk keputusasaan, bentuk keprihatinan dan kegeraman yang mendalam melihat praktik demokrasi liberal individual," ujar Djarot dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 17 Mei 2024.
Djarot menilai, praktik politik uang terjadi di semua tingkatan dan dibiarkan. Menurutnya, praktik tersebut ada di beberapa tempat dan dilakukan secara terang-terangan, bahkan di dekat tempat pemungutan suara (TPS) akan tetapi dibiarkan saja.
"Ini betul-betul pemilu yang paling buruk. Tentu saja money politics ini diharamkan tetapi dalam praktik terjadi secara masif," kata dia.
Ia juga mengakui mendapat banyak laporan terkait politik uang, hingga pada saat Pemilihan Presiden atau pilpres berlangsung. Laporan itu, kata dia, banyak serangan fajar yang diterima warga. Ia menilai hal itu merupakan kemerosotan demokrasi.
Djarot mengatakan hal itu tidak boleh dibiarkan. Maka apa yang dikatakan Hugua, jelas Djarot, lebih pada kejengkelan dari pribadi politisi PDIP tersebut. Tetapi PDIP tentu saja menolak hal tersebut.
Lebih lanjut Djarot mengatakan, hal itu sebagai warning agar Pilkada tidak ada praktik money politics meskipun menurutnya cukup sulit dan tidak bisa menyalahkan rakyat yang menerima uang.
"Apakah kita harus menyalahkan rakyat yang menerima duit itu?tidak. Apa artinya rakyat tidak percaya kepada pemimpin, dia baru percaya apabila dia dikasih duit dan itu merata," pungkasnya.
