Respons Ketua KPU Usai Disanksi DKPP Gegara Kebocoran Data Pemilih
- Tangkapan layar.
Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan terhadap seluruh komisioner KPU RI karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu.
Pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu yang dimaksud yaitu terkait dengan dugaan kebocoran data pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih KPU RI tahun 2023.
Keputusan itu dibacakan DKPP terkait dengan perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 yang diadukan oleh Rico Nurfriansyah Ali.
Ilustrasi Pemilu 2024.
- VIVA
“Memutuskan, mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Mejatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I-VII,” kata Ketua DKPP, Heddy Lugito dalam keterangannya, dikutip Kamis, 16 Mei 2024.
Mengenai hal itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari enggan menanggapi lebih jauh. Hasyim hanya menyebut sanksi yang diberikan DKPP akan diterima pihaknya dan dijadikan pembelajaran saat Pilkada serentak 2024 nanti.
“Kami sebagai pihak teradu tidak pas kalau mengomentari putusan. Tapi yang paling penting kan jadi pelajaran bahwa dalam pilkada kan juga KPU berikan tugas untuk mengelola data pemilih,” kata Hasyim.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari
- Tangkapan layar KPU
Hasyim mengaku pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berkoordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola data pemilih.
“Katakanlah yang punya kemampuan mengamankan data di dunia maya, kira-kira begitu,” jelasnya.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
