Baleg DPR RI Targetkan Revisi UU Kementerian Negara Rampung Bulan Juli
- ANTARA/Rio Feisal
Jakarta - Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, menargetkan penyusunan revisi Undang-undang Kementerian Negara, bisa rampung pada Juli 2024. Panitia Kerja atau Panja RUU Kementerian Negara, bahkan akan mengusulkan payung hukum tersebut menjadi RUU inisiatif DPR pada masa sidang mendatang.
"Masih penyusunan. Masa sidang ini kami usulkan jadi RUU usul dari DPR," kata Ketua Panja RUU Kementerian Negara sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, kepada wartawan, Kamis, 16 Mei 2024.
Lebih lanjut, Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan, PPP, itu mengatakan saat ini RUU itu masih perlu melalui tahapan pembahasan dengan pemerintah.
"Nanti (target disahkan), masih lama itu," ujar politisi yang akrab disapa Awiek itu.
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, revisi UU Kementerian Negara dalam rangka memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.
Kendati begitu, lanjut Supratman, penerapan sistem presidensial harus tetap memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
"Meskipun begitu kita memberikan penegasan, bahwa jumlah kementerian itu harus memperhatikan efisiensi dan efektifitas, jadi dua-duanya harus tetap kita lakukan," kata Supratman pada rapat Rabu kemarin.
Dalam Pasal 15 RUU tentang Kementerian Negara menyebutkan, “Jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan”.
"Kita menganut sistem presidensial maka sepenuhnya kita serahkan pada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan, kalau kita menghapus 34 itu artinya boleh berkurang boleh bertambah, boleh juga tetap. Kita tidak mengunci, dan itu memang intinya dari sistem presidensial yang kita anut," imbuhnya.
Ingin Hapus OTT Kalau Jadi Ketua KPK, ICW Sebut Johanis Tanak Lagi 'Caper' ke DPR
ICW menilai pernyataan Johanis Tanak yang berjanji menghapus OTT jika Jadi pimpinan, tidak jelas dan menyesatkan
