Pelanggaran ASN dalam Pilkada Paling Banyak di Media Sosial, Menurut Ketua Bawaslu

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja
Sumber :
  • VIVA/Rosikin

Bandar Lampung - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial (medsos) dengan tidak menunjukkan keberpihakan pada pasangan calon tertentu pada pilkada serentak 2024.

Masa Tenang Pilkada, Car Free Day di Sudirman-Thamrin Tidak Diberlakukan pada 24 November 2024

"Saya rasa ASN harus berhati-hati di media sosial karena memang pelanggaran paling banyak di sana," kata Rahmat Bagja, di Bandar Lampung, Lampung, Selasa, 14 Mei 2024.

Dia pun menekankan bahwa jajarannya akan melakukan pengawasan di media sosial agar para ASN tersebut tidak terlanjur melakukan yang berlebihan yang akhirnya merugikan dirinya sendiri.

Polda Jatim Ungkap Penyulut Insiden Berdarah di Sampang, Tak Terkait Pilkada

Ilustrasi Pilkada.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

"Banyak macam pelanggaran, misal komen dukung ini dan lain-lain maka harus hati-hati ASN dalam bermedsos. Biarkan pasangan calon berkampanye ke masyarakat, tidak untuk ASN," kata dia.

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pada sisi lain, Rahmat pun mewanti-wanti akan kerawanan pilkada serentak 2024 yang sangat berbeda dengan pilkada sebelumnya, karena pemungutan suara untuk pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur akan dilaksanakan dalam satu hari pada 27 November mendatang.

“Kami mohon bantuan Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda), Pak Kapolres dan Pak Dandim, kami akan meluncurkan indeks kerawanan pilkada (IKP)," ujarnya.

Menurut dia, pengamanan dari aparat penegak hukum (APH) menjadi persoalan tersendiri di daerah, karena pemilihan wali kota, pemilihan bupati, dan pemilihan gubernur dilaksanakan serentak.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

“Dulu, masih ada bantuan dari Polresta atau Kodim ​​​​​​setempat kalau ada masalah. Tapi sekarang tidak ada, karena fokus pada wilayah masing-masing, sehingga pergerakan bantuan pengamanan akan sangat terbatas,” kata dia. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya