Khofifah Tak Setuju Wacana Kemensos dan KemenPPPA Digabung

Gubernur Jawa Timur, Khofifah.
Sumber :
  • VIVA/Laras Devi Rachmawati

Jakarta – Mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan dirinya tidak setuju dengan wacana penggabungan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). 

Kinerja Periode Pertama Terbukti, Khofifah Direstui Kiai NU Lanjutkan Pimpin Jatim

Hal itu disampaikan Khofifah dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Mei 2024. 

Eks Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) di acara Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari
Survei Pilgub Jatim: Emil Jadi Faktor Kemenangan Khofifah di Wilayah Mataraman

"Sebaiknya tidak (ada penggabungan Kemensos dan KemenPPPA)," kata Khofifah.

Khofifah menyebut masalah perempuan dan anak bukan suatu hal yang sederhana. Terlebih, masalah ini juga telah menjadi perhatian dunia. 

Cak Imin Dorong Kemensos Buka Posko-posko Pengaduan Judi Online

"Urusan perempuan, urusan anak, bukan sekadar sesuatu yang sederhana. How to empower, how to protect them, itu tidak sederhana. Dan di UN juga ada cukup banyak sidang-sidang umum terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, juga perlindungan anak," ungkapnya.

Mantan Menteri Sosial ini juga meminta semua pihak untuk tidak melihat Kementerian Sosial sebagai suatu lembaga untuk memberikan bantuan sosial (bansos) saja. 

"Kemensos jangan dilihat ini adalah kementerian charity, ada perspektif yang mungkin melihat Kemensos itu charity, tidak. Karena di situ ada proses memang rehabilitatif, ada proses perlindungan sosial, ada proses pemberdayaan sosial," tutur dia.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan kedua kementerian itu memiliki tugas dan peran yang sangat besar. Maka dari itu, tidak boleh digabungkan menjadi satu. 

"Secara struktural tidak ada institusi yang akan memberi ruang ini kalau digabung, enggak ada anggaran di APBD nanti, enggak ada anggaran nanti, sekarang saja udah kecil-kecil. Jadi kalau sudah tidak ada anggaran, tidak ada fungsi yang melekat gitu, tidak ada struktur yang melekat, lewat nanti," ungkapnya.

Menurut dia, masih banyak kasus-kasus yang menyangkut perempuan dan anak di daerah-daerah sehingga butuh perhatian serius.

"Padahal, kasus-kasus itu adanya di daerah-daerah dan mereka butuh perlindungan," pungkas Khofifah. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya