Menohok! Balasan Petinggi Gerindra ke Ganjar soal Politik Akomodasi: Apakah Salah?

Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo soal politik akomodasi yang dikaitkan dengan isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak.

Dasco pertanyakan apakah politik akomodasi untuk pihak-pihak yang selama ini berjuang bersama itu merupakan suatu kesalahan.  

"Saya tanya kembali, apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu, apakah salah?" kata Dasco kepada wartawan dikutip Jumat, 10 Mei 2024.



Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

Photo :

• DPR RI

Dasco lantas menekankan, ihwal politik akomodasi itu merupakan hak dari Prabowo selaku Presiden RI terpilih periode 2024-2029.

"Itu kan adalah hak pemenang kita juga, kemudian kalau ada yang menang, dia mau mengakomodasi, kita juga enggak pusing," jelas dia.

Sebelumnya, eks capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut mengomentari soal isu kabinet Prabowo-Gibran akan ada 40 menteri. Ia pun mengingatkan mengenai jumlah jabatan menteri memiliki batas sesuai dengan undang-undang (UU).

"Maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang (UU), mesti kita ingatkan, bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan; maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," ujar Ganjar di Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024.

Ganjar menyoroti, bagi-bagi jabatan yang membuat jumlah menteri makin banyak tak sesuai dengan semangat perjuangan. Dia menyinggung pembentukan menteri harus efisien.

"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita yang dituliskan dalam undang-undang; yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien dan bisa merespons perubahan-perubahan," kata Ganjar.

Halaman Selanjutnya

"Maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang (UU), mesti kita ingatkan, bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan; maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," ujar Ganjar di Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024.