Kabar Terbaru soal Susunan Nama Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
- VIVA/ Andrew Tito
Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan susunan nama menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum dibahas secara matang.
"Sampai saat ini di internal belum ada pembicaraan atau penggodokan kabinet yang fix," kata Dasco kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2024.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad
- DPR RI
Dasco mengakui banyak nama beredar yang diisukan masuk sebagai menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Namun, nama-nama itu belum pasti. Dia pun menganggap nama-nama yang beredar itu sebagai aspirasi masyarakat.
"Ya kalau dilihat dari media sosial itu sudah banyak memang beredar-beredar ya, kami anggap itu sebagai sebuah aspirasi, dinamika dan mungkin usulan-usulan dari luar," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke kabinet presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Menurut Luhut, itu akan membawa kerugian tersendiri bagi pemerintahan.
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang ‘toxic’ ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam “Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta seperti dilansir dari Antara, Jumat, 3 Mei 2024.
Luhut mengatakan, pesan tersebut menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Permasalahan dalam pemerintahan Indonesia, sambung Luhut, adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
“Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.
Prabowo-Gibran di Penetapan Presiden-Wapres Terpilih di KPU
- VIVA/M Ali Wafa
Salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.
Setelah mengalami hal tersebut, ia berpesan kepada Prabowo untuk lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet.
Apresiasi Gerak Cepat dan Ketegasan Pemerintahan Prabowo Atasi Judi Online di Indonesia
Transparansi ini penting agar publik memahami komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran hukum, pungkas Intan.
