Wajar jika Kementerian Ditambah sampai 40 untuk Indonesia yang Besar, Menurut Pengamat
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara mengemukakan wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian cocok diterapkan karena Indonesia merupakan negara yang besar.
Menurut Igor, penambahan nomenklatur kementerian itu bisa meningkatkan kinerja pada sektor-sektor tertentu dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintahan sebelumnya.
"Indonesia kan negara yang besar, luas, penduduknya banyak pula, wajar jika kementeriannya ditambah sampai dengan 40 kementerian, yang penting itu disetujui," kata Igor saat dihubungi dari Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024.
Proses Pemungutan suara pemilu 2024. (foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Dia tak menampik bahwa penambahan jumlah kementerian itu memunculkan istilah kabinet gemuk. Namun, kata gemuk diartikan negatif jika hanya merujuk kepada seseorang.
Akan tetapi, untuk sebuah negara, menurut Igor, kabinet gemuk harus dilihat dengan cara pandang yang berbeda karena walaupun Prabowo mengusung keberlanjutan, perbaikan pun tetap diperlukan.
"Nah, salah satu perbaikan itu menambah nomenklatur kementerian," kata dia.
Pada Senin, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap wajar apabila memperbanyak jumlah kementerian karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.
Kampanye Akbar Prabowo-Gibran, Pesta Rakyat Untuk Indonesia Maju
- VIVA/M Ali Wafa
Menurut Habiburokhman, makin banyak jumlah kementerian, justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.
Habiburokhman tidak membantah ketika ditanya soal kabar yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebanyak 40 kementerian.
Meski begitu, dia mengaku bahwa ide itu muncul bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung Prabowo.
Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan bahwa jumlah kementerian yang banyak semestinya tidak lantas sebagai ajang mengakomodasi kepentingan politik. (ant)
