Jusuf Kalla Sentil Prabowo soal Tambah Kementerian: Itu Bukan Kabinet Kerja tapi Kabinet Politis
- VIVA/Supriadi Maud
Jakarta – Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, menyentil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, yang dikabarkan ingin menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40. Bagi politisi senior yang akrab disapa JK, penambahan itu tidak mencerminkan kabinet kerja.
Kata JK, jika penambahan menteri itu hanya untuk mengakomodasi partai politik pendukung, maka sudah menjadi kabinet politis.
"Itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya, tapi kabinet yang lebih politis. Ya tentu, kalau hanya dimaksud untuk mengakomodir berarti lebih politis," kata JK kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Rabu, 8 Mei 2024.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI itu mengatakan, jika Prabowo ingin menambah jumlah kementerian maka harus ada perubahan terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Dia juga mewanti-wanti Prabowo, agar orang-orang yang mengisi jabatan di kementerian itu para profesional di bidangnya. Termasuk jika dia memilih para politikus untuk mengisi kementerian tersebut.
"Memang dulu dibagi dulu, ini dibagi untuk profesional dan politisi. Tapi para politisi juga harus profesional sesuai bidangnya," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, JK menyebut jika jumlah kementerian harus sesuai dengan program kerja dari pemerintahan yang akan dijalankan Prabowo-Gibran. Menurutnya, jumlah 34 menteri itu sudah cukup ideal.
"Jadi saya kira 34 okelah dibanding negara lain juga," katanya.
Sebelumnya, kabar beredar menyebutkan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40. Usulan itu didukung elite Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan sepakat dengan wacana tersebut.
"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengaku tak masalah jika kementerian nantinya menjadi gemuk. Menurut dia, Indonesia negara besar, sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya. "Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, besar justru bagus," lanjut Habiburokhman.
Jadi, wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman menambahkan, pengembangan jumlah Kementerian bukan berarti hanya untuk bagi-bagi jatah ke partai politik. Meski begitu, ia mengaku masukan dari masyarakat tetap jadi pertimbangan.
"Itulah kesalahan berpikir, dan enggak apa-apa jadi masukan bagi kami jangan sampai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik, masukan masyarakat kami terima,” ujarnya.
