Tanggapi Isu Prabowo Bakal Punya 40 Menteri, Ganjar Ingatkan Buruknya "Politik Akomodasi"
Jakarta - Mantan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut mengomentari soal isu kabinet Prabowo-Gibran akan ada 40 menteri. Ia pun mengingatkan mengenai jumlah jabatan menteri memiliki batas sesuai dengan undang-undang (UU).
"Setahu saya, undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang (UU), mesti kita ingatkan, bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan; maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," ujar Ganjar di Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024.
Di sisi lain, Ganjar menilai, bagi-bagi jabatan yang membuat jumlah menteri makin banyak tak sesuai dengan semangat perjuangan. Menurutnya, pembentukan menteri harus efisien.
Presiden Terpilih Prabowo Subianto terima telpon dari Perdana Menteri (PM) Kanada, Justin Trudeau
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita yang dituliskan dalam undang-undang; yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien dan bisa merespons perubahan-perubahan," kata Ganjar.
Beredar kabar bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian/lembaga menjadi 40 yang didukung elite Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan sepakat dengan wacana tersebut.
"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah. Justru makin banyak makin bagus, kalau [pendapat] saya pribadi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman
- Istimewa
Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengaku tak masalah jika kementerian nantinya menjadi gemuk. Menurut dia, Indonesia negara besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, besar justru bagus," kata Habiburokhman.
Dia berpendapat, Indonesia adalah negara besar dengan tantangan yang besar. "Jadi, wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar.”
Pengembangan jumlah kementerian, menurutnya, bukan berarti hanya untuk bagi-bagi jatah ke partai politik. Meski begitu, ia mengaku masukan dari masyarakat tetap jadi pertimbangan.
"Itulah kesalahan berpikir, dan enggak apa-apa jadi masukan bagi kami jangan sampai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik, masukan masyarakat kami terima,” ujarnya.
Muhammadiyah: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Mesti Dikaji Multiaspek
Ketua Umum Muhammadiyah menyebut wacana terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD perlu dikaji dari berbagai aspek oleh pemerintah dan legislatif.
