Anies: Pakemnya yang Tidak Mendapatkan Amanah Berada di Luar Kabinet
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta – Anies Baswedan mengaku masih akan komitmen berada di luar pemerintahan yang baru, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka demi menghormati sikap politiknya secara konsisten.
"Pakemnya nih, yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah, berada di luar kabinet. Pakem itu saya katakan dari dulu," ujar Anies kepada wartawan di rumah pribadinya, Selasa 7 Mei 2024.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku akan tetap menghormati keputusan politiknya usai kalah di Pilpres 2024. "Saya merasa pakem itu baiknya dihormati dan saya berencana menghormati pakem itu," ungkap Anies.
Prabowo-Gibran di Penetapan Presiden-Wapres Terpilih di KPU
- VIVA/M Ali Wafa
Anies mengaku masih akan tetap menggaungkan narasi perubahan. Tapi, ia belum bisa mengumumkan secara jelas soal dirinya ogah gabung dalam pemerintahan baru seperti Ganjar Pranowo.
Anies menilai sikap Ganjar dalam hal itu karena dia masih merupakan kader PDI Perjuangan. Ganjar juga bukan kader PDIP yang masuk dalam kubu Prabowo-Gibran.
"Saya ini bukan berada di parpol. Kalau Pak Ganjar kan ada di parpol. Saya warga negara dan saya selalu mengatakan tetap jalan perubahan. Kalau saya bikang ikut, wong diundang saja tidak. Mau bilang tidak, wong diundang saja belum," katanya.
Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di periode 2024-2029. Ganjar mengaku akan mengawal pemerintahan dengan cara lain.
Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).
- AP Photo/Tatan Syuflana
"Untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan cara lain, dan saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar dalam acara halal bi halal TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Kendati demikian, Ganjar juga mengaku sangat menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia berjanji akan senantiasa melakukan kontrol terhadap pemerintahan.
"Politiknya ada, cara berpolitik yang benar tidak musti dengan cara keras dan semua sama-sama terhormat tidak perlu saling mencibir," ujar dia.
Wakil Mendagri Sebut AI Dahsyat tapi Harus Bijaksana untuk Menggunakannya
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memerlukan sikap bijaksana untuk kepentingan bersama.
