Wacana Prabowo Tambah Kementerian, Ketum Projo: Pokoknya yang Terbaik untuk Bangsa, Kita Dukung
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta – Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi merespons soal wacana Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian dan lembaga menjadi 40.
Budi Arie mengatakan, persoalan menteri merupakan hak prerogatif presiden. "Itu hak prerogatif Pak Presiden lah. Kita pokoknya yang terbaik untuk bangsa, negara, buat negara kita dukung," kata Budi kepada wartawan usai peresmian Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat, Selasa, 7 Mei 2024.
Budi kemudian berkomentar terkait butuh tidaknya penambahan menteri atau lembaga di pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.
Ketum Projo Budi Arie di lokasi Rakernas Projo.
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
"Setiap perkembangan itu memerlukan penyesuaian kan, ditambah itu karena ada kebutuhan khusus. Misalnya gizi, perlu nih ada satu lembaga yang mengurusi soal gizi masyarakat, misalnya. Selalu setiap perkembangan zaman ada keperluan-keperluan baru yang perlu adanya penambahan. Nanti lah, nanti kan secara resmi akan diumumkan Prabowo-Gibran," ujarnya.
Sebelumnya, kabar beredar menyebutkan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40. Usulan itu didukung elite Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan sepakat dengan wacana tersebut.
"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengaku tak masalah jika kementerian nantinya menjadi gemuk. Menurut dia, Indonesia negara besar, sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, besar justru bagus," ujar Habiburokhman.
“Jadi, wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman menambahkan, pengembangan jumlah kementerian bukan berarti hanya untuk bagi-bagi jatah ke partai politik. Meski begitu, ia mengaku masukan dari masyarakat tetap jadi pertimbangan.
"Itulah kesalahan berpikir, dan enggak apa-apa jadi masukan bagi kami jangan sampai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik, masukan masyarakat kami terima,” ujarnya.
