Bamsoet Sebut Kemungkinan Caketum Golkar Lebih dari 4 Orang pada Munas 2024

Ketua MPR Bambang Soesatyo
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet kembali bicara soal perhelatan Munas pada Desember 2024. Dia mengatakan adanya kemungkinan calon ketua umum atau caketum Golkar akan bertambah pada Munas nanti.

Sebelumnya, Bamsoet menyebut ada empat bakal caketum Golkar termasuk dirinya. Namun, Ketua MPR RI itu pun meyakini jumlah itu akan terus bertambah karena Partai Golkar memiliki banyak kader mumpuni.

"Kalau Munas masih Desember kayaknya empat nama itu, kayaknya akan nambah, karena di Golkar banyak orang-orang hebat," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Waketum Golkar Bamsoet

Photo :
  • Dok. Golkar

Meski begitu, Bamsoet enggan menyebut siapa nama yang akan bertambah tersebut. Dia meminta publik menunggu lebih jelasnya.

"Ya banyak nama lah. Nanti tanya saja yang mau maju," kata Bamsoet.

Pada kesempatan sama, Bamsoet juga menanggapi isu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang didorong untuk diaklamasikan menjadi ketum periode selanjutnya.

Menurut Bamsoet, hal itu bisa saja terjadi. Namun, dia mengingatkan masih ada dinamika politik mengingat Golkar merupakan partai yang besar.

PDIP Ungkap Airin Sempat Menangis Sebelum Diusung di Pilgub Banten, Ada Apa?

"Di Golkar itu yang pernah kita alami pernah ada pertarungan yang sengit, ada kemudian aklamasi tergantung dinamika politik di internal partai Golkar dalam mendekati Munas," tutur eks Ketua DPR tersebut.

Gus Hans Dipilih PDIP untuk Dampingi Risma di Pilgub Jatim, Ini Sikap Golkar

Dia bilang dalam politik tak bisa langung disimpulkan seperti yang terlihat di permukaan.

"Di politik tidak bisa disimpulkan a yang dipermukaan itulah a. Di Politik itu dinamis. Tergantung tikungan terakhir," ujarnya.

PDIP Pilih Gus Hans Kader Golkar untuk Dampingi Risma di Pilgub Jawa Timur
Ilustrasi Prajurit TNI

Pembahasan UU Angkatan Siber TNI Harus Libatkan Masyarakat, Kata Pengamat

Pengamat militer menilai pembahasan undang-undang yang mengatur kerja Angkatan Siber TNI harus melibatkan masyarakat dan persetujuan MPR.

img_title
VIVA.co.id
6 September 2024