Luhut Wanti-wanti Prabowo Gak Bawa Orang Toxic, Ketum Projo: Itu Nasihat yang Bagus
- Kemenkominfo
Jakarta - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Omongan Luhut yang minta Presiden RI terpilih Prabowo Subianto agar tak bawa orang toxic ke dalam pemerintahan sudah benar.
Budi mengatakan, pernyataan Luhut itu nasihat yang bagus untuk Prabowo dalam memimpin pemerintahan lima tahun ke depan.
"Pokoknya itu nasihat yang bagus dari Pak Luhut," kata Budi kepada wartawan usai peresmian Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat, Selasa, 7 Mei 2024.
Menurut dia, orang toxic merupakan mereka yang anti rakyat. Kata Budi, toxic itu bertentangan dengan Projo yang selalu berada di garis rakyat.
"Toxic itu yang anti rakyat versi Projo, toxic itu yang anti rakyat. Karena kita kan berada di garis rakyat, kalau tidak di garis rakyat apa artinya? Harus pro rakyat. Pokoknya yang anti rakyat, toxic," jelas Budi.
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
- Instagram @luhut.pandjaitan
Dia lantas mencontohkan orang toxic di dalam pemerintahan. Menurutnya, orang toxic akan membuat kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.
"Apa saja, kebijakan yang tidak berpihak, kelakuan yang enggak titik beratnya pada rakyat. Pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat," tutur Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.
Sebelumnya, Luhut mengingatkan agar tak bawa orang toxic atau bermasalah ke kabinet Presiden RI terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Menurut dia, hal itu akan bawa kerugian tersendiri bagi pemerintahan.
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita,” kata Luhut dalam ‘Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth’ di Jakarta seperti dilansir dari Antara, Jumat, 3 Mei 2024.
Luhut bilang, pesan tersebut untuk menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun. Menurut dia, persoalan dalam pemerintahan Indonesia terkait regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional. “Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.
