Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan, Jokowi: Udah Bener

Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Sumber :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyampaikan jangan membawa orang toxic atau bermasalah masuk dalam Pemerintahan.

Survei LPI: Mayoritas Publik Bersentimen Positif Yakin Prabowo Bisa Bawa RI Lebih Baik

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai kegiatan peresmian Indonesia Digital Test House (IDTH) atau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Depok, Jawa Barat pada Selasa, 7 Mei 2024.

"Udah bener dong. Bener, bener," kata Jokowi.

Jokowi Ajak 2 Cucunya Nonton Laga Timnas Indonesia Vs Filipina di Manahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Photo :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Namun, Jokowi tidak mau berspekulasi lebih jauh arah yang dimaksud Luhut itu kemana. Menurut dia, sebaiknya langsung ditanyakan kepada Luhut arahnya kemana.

Yusril Blak-Blakan soal Napi Kalau Mau Dapat Amnesti Prabowo Harus Ikut Komcad

"Ya ditanyakan kepada Pak Luhut," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke kabinet presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Menurut Luhut, itu akan membawa kerugian tersendiri bagi pemerintahan.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang ‘toxic’ ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita," ujar Luhut dalam 'Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth' di Jakarta seperti dilansir dari Antara pada Jumat, 3 Mei 2024. 

Luhut mengatakan, pesan tersebut menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Permasalahan dalam pemerintahan Indonesia, sambung Luhut, adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

"Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," kata dia.

Salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi. 

"Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya