Jokowi Bilang Begini soal Rencana Prabowo Tambah Kementerian
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau memberikan masukan terkait rencana Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2024, untuk menambah nomenklatur kementerian pada Pemerintahan lima tahun kedepan.
Hal itu disampaikan Jokowi usai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) atau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Depok, Jawa Barat pada Selasa, 7 Mei 2024.
"Oh enggak ada. Enggak ada," kata Jokowi.
Prabowo Sarapan Bareng Jokowi di Istana Negara
- Dok. Istimewa
Sebaiknya, Jokowi menyarankan agar rencana penambahan 40 kementerian atau urusan kabinet itu ditanyakan langsung kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih periode 2024-2029.
"Ah kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada Presiden terpilih. Tanyakan kepada Presiden terpilih," ujarnya.
Sebelumnya, kabar beredar menyebutkan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40. Usulan itu didukung elite Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan sepakat dengan wacana tersebut.
"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengaku tak masalah jika kementerian nantinya menjadi gemuk. Menurut dia, Indonesia negara besar, sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya. "Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, besar justru bagus," lanjut Habiburokhman.
Jadi, wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman menambahkan, pengembangan jumlah Kementerian bukan berarti hanya untuk bagi-bagi jatah ke partai politik. Meski begitu, ia mengaku masukan dari masyarakat tetap jadi pertimbangan.
"Itulah kesalahan berpikir, dan enggak apa-apa jadi masukan bagi kami jangan sampai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik, masukan masyarakat kami terima,” ujarnya.
Misbakhun Puji Keputusan Prabowo Selektif Terapkan PPN 12 Persen
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang hanya mengenakan kenaikan PPN 12 persen pada barang dan jasa mewah, patut dipuji
