Mendagri Wanti-wanti KPU Jaga Data Pemilih Pilkada 2024, Ada Ancaman Hukum kalau Bocor
- IG Tito Karnavian
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar tak ada kebocoran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ke pihak yang tidak berwenang.
Mendagri Tito diketahui telah menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) pada Pilkada 2024 ke KPU RI. Ada 207.110.768 data yang diserahkan Tito ke KPU.
"Sistem keamanan karena ini by name by address dan kemudian ada beberapa fitur yang harus mendapat perlindungan data pribadi. Karena itu, sistem keamanan untuk cyber security terutama tolong dari teman-teman KPU betul-betul bisa dijaga (identitas DP4)," kata Tito di Kantor KPU RI, Jakarta, dikutip Jumat, 3 Mei 2024.
Ilustrasi Pilkada.
- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Tito mengingatkan ada Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi yang harus dipatuhi KPU. Sebab, dalam aturan itu dijelaskan adanya ancaman hukum jika terjadi kebocoran data pemilih. UU tersebut baru mulai berlaku 17 Oktober 2024.
"Kalau saya tidak salah, efektif Oktober 2024 dan itu ada resiko hukum kalau terjadi kebocoran," ungkapnya.
Mantan kepala Polri ini juga meminta KPU untuk meningkatkan sistem keamanan terutama setelah melakukan penyerahan data pemilih ke masing-masing parpol peserta Pilkada 2024.Â
Pun, dalam hal ini, Tito menyebut KPU nantinya akan mendapatkan dukungan dari Polri hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menyiapkan sistem keamanan terkait data pemilih Pilkada serentak 2024.
Ilustrasi Logistik Pilkada DKI Jakarta
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
"Karena itu, sistem keamanan, tolong dari teman-teman KPU bisa dijaga dan kemudian (ada) dukungan dari BSSN, dukungan dari Polri," kata Tito.
Setor 207 juta data pemilih
Tito Karnavian menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hari ini, Kamis, 2 Mei 2024. Ada 207.110.768 data yang diserahkan Tito ke KPU.
"Hari ini kita menyerahkan DP4, daftar pemilih potensial untuk Pilkada tanggal 27 November 2024. Ini memang salah satu tanggung jawab, tugas pemerintah untuk menyuapkan data potensial pemilih," kata Tito kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024.
Dari total 207.110.768 data yang diserahkan, rinciannya kata Tito terdiri dari 103.228.748 pemilih laki-laki dan 103.882.020 lainnya perempuan.
Tito menjelaskan, data yang diserahkan pihaknya ke KPU bersifat dinamis. Artinya, dapat berubah seiring berjalannya waktu. Mengingat, ada pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili hingga menjadi anggota TNI-Polri jelang Pilkada 2024.
