Jokowi dan Gibran Tak Dianggap Kader Lagi oleh PDIP, Qodari: Kesalahan Fatal
- Ridho Permana
Jakarta – Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari angkat bicara mengenai pernyataan PDI Perjuangan yang kini tak lagi menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka sebagai kader.
Qodari menilai keputusan PDIP melepas Jokowi merupakan suatu kesalahan fatal. Sebab, berdasarkan survei, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi di angka 77,5 persen.
“Menurut saya itu jelas suatu blunder bagi PDIP karena telah melepaskan tokoh yang sangat populer yang memiliki daya tarik bagi masyarakat,” kata Qodari dalam keterangan yang diterima, Kamis, 2 Mei 2024.
Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDIP.
- YouTube PDIP
Qodari mengatakan, setelah tak dianggap lagi jadi kader PDIP, langkah Jokowi dan Gibran menjadi game changer bagi konstelasi politik di Indonesia ke depan. Sebab, partai lain akan berlomba-lomba menawarkan jabatan strategis kepada keduanya.
Qodari menilai peluang bagi Jokowi dan Gibran bergabung dengan partai lain terbuka lebar, tetapi ke mana Jokowi bakal berlabuh tergantung sikap pengurus dan elite partai politik yang siap membuka ruang dan menggelar karpet merah buat Jokowi.
Kesiapan Golkar dan PAN menampung Jokowi, kata Qodari, memerlukan perhitungan tertentu. Misalnya, perolehan jumlah kursi berdasarkan hasil Pileg 2024 yang menempatkan Golkar di urutan pertama, dan PAN di urutan kedua.
“Pertama menurut saya tergantung kepada sikap partai politiknya, pengurusnya mana yang memberikan karpet merah atau membukakan peluang bagi Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari partai politiknya,” ujar Qodari.
“Yang kedua tentu saja kalau kita bicara partai politik, maka kemudian kaitannya dengan parlemen, kalau kita lihat yang paling besar kursinya adalah Golkar baru PAN, PSI tidak punya kursi,” tambahnya.
Dalam konteks itu, lanjut Qodari, Partai Golkar tentu lebih menarik dan relevan sebagai partai yang potensial untuk dipilih kalau memang betul-betul menjadi bagian dari partai politik setelah dilepas dari PDI Perjuangan.
“Tapi memang menurut saya yang penting adalah bahwasanya Jokowi dilepas oleh PDI Perjuangan itu merupakan suatu game changer bagi konstelasi politik Indonesia ke depan, karena apa? Karena dengan dilepasnya Pak Jokowi dan Mas Gibran oleh PDIP maka sudah tidak ada beban bagi partai politik lain untuk mengajak Jokowi dan Gibran untuk bergabung dengan partai politiknya,” jelasnya.
Bukan hanya Jokowi, Qodari juga melihat posisi Gibran memiliki dampak elektoral yang besar bagi partai yang kelak menampungnya.
Gibran, kata Qodari, terbukti menjadi daya tarik bagi pemilih muda dalam Pilpres 2024, baik itu dari beberapa hasil survei maupun exit poll yang menjadi kunci kemenangan untuk Prabowo-Gibran.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka penuhi panggilan DPP PDIP
- Tangkapan layar
Selain tokoh muda potensial, Qodari juga melihat Gibran memiliki peluang emas yang begitu panjang setidaknya dalam 20 tahun mendatang untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan.
“Lalu Mas Gibran masih sangat muda usianya masih 36, bisa jadi wapres dua kali dan setelah itu bahkan maju sebagai calon presiden dua kali. Jadi masa edarnya ini Mas Gibran masih sangat panjang setidaknya 20 tahun ke depan,” tuturnya.
“Tentu bagi partai politik memiliki tokoh yang populer dalam waktu yang begitu panjang merupakan suatu keuntungan yang sangat strategis dan dalam konteks itu menurut saya Mas Gibran ini menjadi daya tarik bagi partai-partai politik lain di luar PDI Perjuangan seperti Golkar dan PAN,” imbuhnya.
Momen Menteri Ara Minta Izin ke Gibran Hanya Tampilkan Foto Prabowo
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta izin ke Wapres Gibran hanya menampilkan foto Prabowo
