Zulhas Tak Persoalkan Jumlah Jatah Menteri untuk PAN di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- ANTARA/Ananto Pradana
Surabaya – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan tak mau mempersoalkan jumlah jatah menteri yang diperoleh partainya pada era pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Saya ini Menteri Perdagangan, namanya pembantu presiden dan yang punya hak adalah presiden terpilih Pak Prabowo, terserah pada beliau berapa saja," kata Zulhas seusai agenda "Halalbihalal dan Rakorwil Menuju Pilkada 2024", di Surabaya, Selasa.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Zulhas mengatakan siapapun kader PAN yang nantinya ditunjuk sebagai menteri oleh Prabowo maka harus siap bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia, bukan golongan tertentu.
Sebab, hal itu sejalan dengan tujuan yang dimiliki oleh partai pimpinannya.
"Pilihannya adalah kepentingan untuk rakyat supaya bisa lebih baik, makmur, sejahtera. Kami memilih persatuan," ujar dia.
Zulkifli Hasan menekankan bahwa penentuan komposisi menteri menjadi wewenang penuh dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
"Saya paham aturan kalau persoalan siapa menteri-menterinya nanti, itu merupakan hak prerogatif dari Presiden," tutur Ketua Umum PAN.
Sementara itu, soal bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem ke pemerintah, Zulhas mengatakan hal itu sebagai proses yang lumrah terjadi, usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Jangan dibawa seperti hidup dan mati, biasa saja kalau yang kalah gabung yang menang, kemarin saya kalah kemudian gabung ke Pak Jokowi," kata Zulhas.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Ia mengaku tak khawatir kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada jumlah jatah menteri yang diperoleh PAN di masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sebab, lanjut dia, kepentingan penunjukan menteri adalah untuk memikirkan upaya dan pengambilan kebijakan sebagai langkah menyejahterakan rakyat.
"Iya biasa saja, kalau saya tanya jatah atau kepentingan Indonesia? Kami memilih kepentingan Indonesia," ucapnya. (Ant/ANTARA)
