PKB Bantu Doain PPP Lolos di MK, Cak Imin Apapun yang Diminta Kita Sediakan
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah rampung menyambangi kantor DPP PKB pada Senin 29 April 2024. Dalam pertemuan tersebut ternyata PPP juga meminta doa kepada PKB agar bisa lolos di sidang gugatan sengketa hasil Pileg 2024.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap PPP bisa lolos gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK).
"PKB berharap PPP lolos dalam perjuangannya di MK. Sehingga hak PPP untuk duduk dengan hasil jerih payahnya bisa terselamatkan," ujar Cak Imin di DPP PKB, Senin 29 April 2024.
PPP dan PKB sepakat kerjasama dengan di Pilkada 2024
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Cak Imin pun menyebutkan bahwa apapun yang diminta oleh PPP pasti akan diusahakan. Maka itu, PKB turut membantu doa agar bisa lolos di MK.
"Dukungan MK tentu kita apapun yang diminta PPP kita siapkan. Terutama yang paling pasti doa, tentu memohon kepada kearifan hakim," kata Cak Imin.
"Insya Allah kita dukung sepenuhnya PPP," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mardiono mengaku meminta dukungan dari sejumlah tokoh PKB untuk mendukung PPP lolos ambang batas parlemen.
Plt Ketum PPP Mardiono bersama para Ketua DPD PPP.
- istimewa
"Kami PPP minta dukungan dan doa dari para tokoh PKB tentunya ketua umum dan jajaran untuk bisa mendukung, mendoakan agar PPP bisa lolos," ucap Mardiono.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, Senin, 29 April 2024. Ada 297 perkara yang teresgistrasi di MK hingga 10 Juni 2024 mendatang untuk disidangkan.
Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan MK siap menggelar sidang PHPU. Adapun mekanisme sidang nantinya akan dibagi menjadi tiga panel dan tiga hakim di masing-masing panelnya.
" Ada 3 Panel, 3 Ruang Sidang," kata Fajar Laksono di Jakarta, Minggu, 28 April 2024
Elite PKB Wacanakan Lagi Gubernur Dipilih DPRD, Apa Alasannya?
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengusulkan agar pilkada di tingkat provinsi untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melalui DPRD masing-masing.
