Gerindra dan Demokrat Siap Berkoalisi di Pilgub Jawa Tengah

Partai Gerindra dan Demokrat Jawa Tengah menggelar pertemuan
Sumber :
  • Istimewa

Semarang - Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng tinggal beberapa bulan. Penjajakan kerja sama antar partai mulai terlihat. Kabar terbaru adalah mulai kesiapan Partai Gerindra dan Partai Demokrat Jateng yang siap koalisi dalam Pilgub Jateng yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang.

OSO di HUT ke-18 Hanura: Jangan Pernah Remehkan Partai Kecil

Kesiapan koalisi kedua partai itu tercermin saat petinggi kedua partai bertemu di DPD Partai Gerindra Jateng. Memanfaatkan momen silaturahim lebaran, kedua partai saling bertukar pikiran dan dsikusi selama hampir dua jam. Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sudaryono hadir langsung menyambut koleganya dari Demokrat, Rinto Subekti.

Sudaryono didampingi sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng Heri Pudyatmoko bersama sejumlah pengurus dan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng. Sedangkan Rinto Subekti didampingi sekretarisnya Kartina Sukowati dan beberapa elit partai. Usai pertemuan yang berlangsung hangat Sudaryono mengatakan, kesiapannya berkoalisi dengan Partai Demokrat Jateng.

Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan

Partai Gerindra dan Demokrat Jawa Tengah menggelar pertemuan

Photo :
  • Istimewa

“Untuk pelaksanaan Pilgub Jateng yang akan datang, saya kira kami, Partai Gerindra dan Partai Demokrat siap berkoalisi dan bekerja sama lebih lanjut, apalagi di tingkat pusat hubungan Pak Prabowo dan Pak SBY sangat baik, dan kami senang-senang saja,” kata Sudaryono. 

DPR Minta Kapolda Jateng Usut Kasus Perbudakan Seksual Anak di Surakarta yang Terkatung-katung Sejak 2017

Kerja sama kedua partai, lanjut Cagub Jateng ini sudah dibuktikan pada gelaran Pilpres lalu. Saat itu kedua partai bersatu dalam koalisi Indonesia Maju dan berhasil memenangkan calon yang diusung yakni Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

“Saya kira kerja sama ini sangat layak diteruskan,” ujar Sudaryono.

Apalagi kedua partai memiliki kursi yang cukup untuk mengusung calon dalam Pilgub 2024 mendatang.

Partai Gerindra, lanjut Sudaryono memiliki 17 kursi dan Partai Demokrat meraih 7 kursi. Jika keduanya digabung maka jumlah kursinya ada 24 dan jumlah itu sudah cukup mengusung kandidat cagub-cawagub sendiri. Meski demikian, pihaknya tetap membuka kesempatan pada partai lain untuk bergabung dalam koalisi.

“Kami selalu terbuka menerima teman-teman partai lain untuk bergabung dengan koalisi ini, kita bisa saling kerja sama untuk membangun Jawa Tengah,” katanya.

Ditambahkan Sudaryono, kerja sama ini juga akan dilanjutkan pada level kabupaten/kota yang juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak.

“Kerja sama ini tentu akan dilanjutkan pada level kabupaten/kota yang juga akan mengadakan pemilihan bupati/walikota, jadi tidak berhenti disini saja, namun juga akan dikembangkan ke daerah-daerah,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPD Demokrat Jateng, Rinto Subekti mengaku senang jika bisa berkoalisi dengan Partai Gerinda Jateng.

“Kami sadar diri jika Partai Demokrat hanya memiliki tujuh kursi sehingga harusnya melakukan koalisi, kerja sama dengan Gerindra membuat kami nyaman,” katanya.

Rinto menjelaskan, koalisi kata dia, melihat kondisi lokal, namun rekomendasi ada di DPP Partai Demokrat tetap yang menjadi patokan. Sosok Sudaryono yang bakal maju sebagai calon Gubernur Jateng, menurutnya sebagai sosok potensial karena masih muda dan mampu memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu.

"Di sini kita berpikir bagaimana Mas Sudaryono bisa dicalonkan, meskipun kita juga melakukan penjajakan calon internal," bebernya.

Partai Gerindra dan Demokrat Jawa Tengah menggelar pertemuan

Photo :
  • Istimewa

Rinto menegaskan jika partainya siap berkoalisi dengan Gerindra, untuk Pilgub, ataupun Pilbup, dan Pilwakot. Selain itu, pihaknya juga sepakat terbuka untuk mengembangkan koalisi dengan partai manapun.

"Di Jateng ini kita siap berkoalisi, meskipun kearifan lokal berbicara. Domainnya tetap di DPP untuk menurunkan rekomendasi," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya