Partai Gelora Sindir PKS yang Mau Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
- Partai Gelora
Jakarta – Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora, menyindir langkah politik Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sindiran ini menyangkut apakah PKS akan berada di dalam koalisi pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, mendatang.
Pada Pilpres 2024, PKS bersama-sama dengan PKB dan Nasdem mengusung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar melalui Koalisi Perubahan. Tetapi setelah KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang, Koalisi Perubahan bubar dan bahkan langsung mendekat ke Prabowo-Gibran di Koalisi Indonesia Maju.
Nasdem sudah menegaskan mendukung Prabowo-Gibran. PKB juga sudah menerima kehadiran Prabowo dan akan menjalin kerja sama antara Gerindra dan PKB. Sementara PKS, dianggap masih malu-malu walau membuka peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menanggapi sikap PKS tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik mengatakan, bila memang PKS menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran, menurutnya ini sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Sabtu 27 April 2024.
Mahfuz mengatakan, sepanjang kampanye Pilpres 2024, PKS termasuk yang masif melakukan serangan negatif terhadap Prabowo-Gibran. Yang paling sering tertama terhadap Gibran, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi.
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," katanya.
Mahfuz mengingatkan publik akan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Dia mencontohkan narasi menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.
Selain itu juga muncul narasi kalau Prabowo sebagai pengkhianat karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada 2019. Dia melihat, narasi itu muncul dari PKS.
"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," ujarnya.
Dirinya menegaskan bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.
"Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," kata Mahfuz.
PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang
PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.
