Isu Partai Rival Gabung Dukung Prabowo, Sangap Surbakti Khawatir Bisa Jadi Duri dalam Daging
- AP Photo/Tatan Syuflana
Jakarta - Mencuatnya isu partai kubu pendukung pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD merapat dukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tengah jadi perhatian. Pro dan kontra bermunculan dari barisan pendukung Prabowo-Gibran.
Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis '98 (Jarnas '98), Sangap Surbakti merespons baik kabar bergabungnya parpol kubu 01 dan 03 ke Prabowo-Gibran.
Menurut Sangap, selama parpol rival di kontestasi Pilpres 2024 itu tulus dan punya niat baik untuk dukung program pemerintahan Prabowo-Gibran kelak maka tak ada masalah. Dia mengingatkan jangan ada kepentingan politik yang terselubung.
Namun, ia menekankan sisi positifnya, jika ada parpol kubu 01 dan 03 gabung maka setidaknya bisa menekan perselisihan Pilpres 2024.
"Yang terpenting, mereka (parpol pengusung lawan politik Prabowo) tak memiliki kepentingan politik terselubung yang dapat merusak agenda pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Sangap, dikutip pada Jumat, 26 April 2024.
Sangap Surbakti
- VIVA/B.S.Putra
Sangap khawatir jika parpol rival Prabowo di Pilpres 2024 gabung dengan cara bargaining untuk posisi menteri ke dalam kabinet Prabowo. Kekhawatiran itu bisa membuat program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih akan berjalan mandek.
Menurut dia, Prabowo-Gibran saat berkontestasi di Pilpres tentunya sudah menyiapkan konsep program pemerintahan jika menang. Hal itu seperti memilih figur yang tepat dan berpengalaman dalam menjalankan program.
"Nah, kalau parpol pengusung lawan politik itu ingin bergabung dengan memberi tawaran para kadernya untuk masuk ke kabinet Prabowo-Gibran, ini bisa merusak program pemerintah yang telah dirancang dengan baik. Mereka saja di awal Pemilu sudah tak selaras," tuturnya.
Sangap pun menyinggung salah satu pimpinan parpol lawan politik Prabowo yang diisukan bergabung ke dalam pemerintahan pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menilai hal itu bisa bawa dampak negatif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Yang pernah diperiksa KPK jangan diakomodir. Karena bisa menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Sangap.
Bagi Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan rival politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejaherakan rakyat. Sebab, kata dia, rakyat yang memilih Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden sekaligus sudah percaya sepenuhnya bahwa kedua tokoh tersebut untuk program pemerintahan lima tahun ke depan.
"Jadi, bergabung dengan pemerintahan sejatinya jangan diartikan bisa menempatkan kadernya di Kabinet. Karena, hal itu sepenuhnya hak prerogratif Prabowo-Gibran yang dipercaya masyarakat untuk memimpin Indonesia," tutur Sangap.
Lebih lanjut, dia menuturkan jika ingin gabung dengan pemerintahan Prabowo, maka parpol jangan maksa minta jatah menteri.
"Ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo. Dan, fraksinya di DPR wajib dukung kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Sangap.
