Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Anies Baswedan buka suara soal langkah politik berikutnya usai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan sengketa Pilpres 2024 dan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Anies juga merespons soal kemungkinan dirinya bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, termasuk jika ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Ia mengaku sejauh ini belum ada ajakan langsung untuk bergabung dalam koalisi pemerintah, apalagi masuk dalam kabinet.
"Saya rasa lebih bijak merespons kalau sudah ajakan. Tidak patut saya merespons iya apa tidak, padahal ajakannya aja tidak ada, belum ada. Saya menghormati untuk tidak berspekulasi, karena yang berada di koalisi itu juga jumlahnya sangat banyak," kata Anies Baswedan dalam perbincangan di tvOne, Kamis, 26 April 2024
Anies Baswedan bersama Prabowo Subianto di kantor KPU Jakarta
- Dok Anies Baswedan
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak ingin berandai-andai soal peluangnya masuk di kabinet Prabowo. Ia merasa tidak sepantasnya menjawan dan memberi respons, karena memang belum ada pembicaraan atau ajakan terkait hal tersebut.
"Jadi kita tunggu, tapi bukan berarti mengharapkan, tapi kita tunggu proses, ketika ada pembicaraan baru pada saat itu saya akan memberikan respons, etikanya begitu," tegasnya
Anies menerangkan bahwa saat ini dirinya bersama Timnas AMIN sedang pada fase merampungkan seluruh proses Pilpres 2024 -- terutama terkait administasi yang belum dituntaskan pascaputusan MK.
Ia memastikan tetap bekerja untuk kemajuan dan perubahan bagi bangsa, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Menurutnya, gagasan mengenai kesetaraan dan keadilan sudah lama digaungkan jauh sebelum Pilpres 2024.
"Ini bukan soal eksistensi atau menjaga suara pemilih, ini soal bagaimana kita memberi manfaat berkontribusi lewat jalur apapun, ketika ada proses politik kita terlibat, kalau tidak yang kita jalani di berbagai jalur," ungkapnya
Minim Anggaran, Prabowo Setop Sementara Proyek Infrastruktur Besar
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal menghentikan sementara sejumlah proyek infrastruktur besar.
