Selesaikan Persoalan Papua, Jusuf Kalla Beri Saran Begini ke Prabowo-Gibran

Depok – Salah satu tantangan bagi pemerintahan ke depan di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, adalah persoalan konflik di Papua. Jusuf Kalla yang pernah menyelesaikan beberapa konflik termasuk di Aceh, sumbang saran.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu mengungkapkan, pemicu konflik di Papua yang hingga kini tak kunjung selesai salah satunya yaitu ketidakadilan ekonomi. Kondisi itu membuat masyarakat Papua menyebut Indonesia menjajah wilayahnya.



Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla bersama capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan (tengah) dan Anggota Tim Delapan Sudirman Said (kanan) memberi keterangan di kediaman JK, Jakarta, Sabtu, 7 Oktober 2023.

Photo :

• ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Politisi senior yang akrab disapa JK itu menjelaskan, masyarakat di Papua ingin merdeka karena merasa hasil pendapatan daerah dirampok pemerintah pusat.

"Papua tuntutannya ingin merdeka karena merasa dijajah dulu kita dianggap merampok Papua," kata Jusuf Kalla saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis, 25 April 2024.

Selain itu, salah satu konflik di tanah Papua ialah banyaknya pejabat mulai dari gubernur hingga bupati yang terlibat kasus korupsi juga menjadi persoalan. Sehingga, kata JK,  masyarakat tak menerima manfaat anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat. 

"Banyak (anggaran) dikorupsi. Karena gubernur, bupati, wali kota banyak masuk penjara, tetapi rakyatnya tidak menerima (manfaat), ini persoalannya," katanya.

JK menjelaskan, bahwa pendapatan Papua dari gas hingga Freeport lebih dari Rp 20 triliun ditambah gelontoran dana dari APBN yang mencapai puluhan triliun dari pendapatan asli daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak merampok hasil pendapatan Papua, justru mensubsidi besar-besaran.

"Saya kasih data waktu itu pajak, pendapatan gas, pendapatan Freeport kurang lebih Rp 20 triliun. Tapi kita kasih ke Papua dari APBN untuk otsus dan lainnya per tahun Rp 35 triliun pada waktu itu. Bukan kita merampok, kita mensubsidi besar sampai sekarang pendapatan Papua kurang lebih Rp 40 triliun tapi anggaran kita ke Papua Rp 85 triliun, jadi kita subsidi besar-besaran, bukan merampok, bukan," jelasnya. 

Usai memberi kuliah umum, JK memberi saran kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka untuk melihat lebih dalam situasi di Papua. Ia menilai perlunya pendekatan mendalam kepada masyarakat di Papua untuk menangani persoalan tersebut.

"Ya konflik itu kita harus selesaikan dengan baik, saling memahami masalahnya. Perlu pendekatan dan pengertian, seperti katakan tadi pandangan-pandangan lihat masyarakat di Papua seakan-akan Indonesia ini merampok Papua, mengambil kekayaan," kata JK.

"(Saran untuk pemerintahan 2024-2029), harusnya ada pendekatan seperti itu, memberikan pemahaman dan juga dengan, yang terjadi sebenarnya. Begitu banyak ruang tapi begitu banyak korupsi juga, ini hal yang harus diatasi, sehingga dana dari yang besar, kemakmuran itu betul-betul dinikmati oleh rakyat banyak tidak hanya kepada elite," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya

JK menjelaskan, bahwa pendapatan Papua dari gas hingga Freeport lebih dari Rp 20 triliun ditambah gelontoran dana dari APBN yang mencapai puluhan triliun dari pendapatan asli daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak merampok hasil pendapatan Papua, justru mensubsidi besar-besaran.