Lucu Jika Kubu 01 dan 03 Gabung ke Prabowo, Pakar: Haram Hukumnya, Mereka kan Nuduh Curang

Kubu pasangan 01 Anies-Muhaimin dan kubu 03 Ganjar-Mahfud saat sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di MK
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Dinamika politik pasca KPU menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI menghangat. Kubu yang kalah tengah digoda dan diisukan akan bergabung dengan koalisi Prabowo yang nanti akan berkuasa di pemerintahan.

Timses Benarkan Surat Edaran Prabowo Ajak Pilih RK-Suswono: Dibuat di Masa Kampanye

Pakar politik Adi Prayitno menganalisa jika upaya Prabowo-Gibran merangkul pihak yang kalah dalam silaturahmi karena konteks persaingan di Pilpres 2024 sudah selesai tak ada masalah. Pihak yang kalah adalah kubu koalisi pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan kubu 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Namun, bagi dia, tak tepat jika upaya merangkul itu harus mengajak bergabung yang kalah ke koalisi dengan misalnya tawaran dapat jatah jadi menteri.

Kadin Indonesia Bakal Gelar Rapimnas Akhir Pekan Ini, Sinergikan Program Presiden Prabowo

"Saya dari awal mengatakan bahwa haram hukumnya bagi partai nomor 1 dan 3 bergabung dengan koalisi kubunya Prabowo. Ya, jelas dong mereka kan menuduh hasil pilpres itu penuh dengan kecurangan," kata Adi dalam Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne yang dikutip VIVA pada Kamis, 25 April 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno

Photo :
  • Istimewa
Menaker Yassierli Menghadap ke Presiden Prabowo, Bahas Kenaikan UMP 2025

Adi menyindir lucu jika pihak yang menuduh ada indikasi kecurangan di kontestasi pilpres tapi malah gabung dengan yang dituduhnya.

"Kan lucu, orang yang menuduh curang hasil pemilunya mau bergabung dengan hasil pemilu yang dianggap curang," tutur Adi yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI).

Menurut dia, elite politik mesti memperlihatkan pernyataan dan sikap politik yang konsisten. Maka itu, jika kubu 01 dan 03 mengatakan hasil Pilpres 2024 diduga ada kecurangan, tak perlu bergabung dengan koalisi lawan yang menang.

"Itu lah problemnya. Saya sering mengatakan, seringkali narasi dan tuduhan-tuduhan kecurangan itu hanya lip service, hanya di permukaan," sebut Adi.

Dia mengatakan demikian karena secara prinsip setelah pilpres usai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta penetapan KPU, elite parpol yang menuduh kecurangan akan berkongsi dengan lainnya.

Adi menyindir elite politik dengan sikap seperti itu hanya memprovokasi indikasi kecurangan dan tak beri contoh yang baik kepada rakyat.

"Mereka kemudian yang memberikan contoh tidak baik bahwa kecurangan itu sebenarnya hanya sebatas narasi karena dia dirugikan secara elektoral," tutur Adi.

Lebih lanjut, dia mengibaratkan jika dirinya ada di kubu 01 dan 03 maka akan menyampaikan tak bakal gabung dengan koalisi Prabowo.

"Haram hukumnya. karena itu hasil pemilu yang menurut mereka terindikasi dengan penuh kecurangan. Ini yang disebut antara konsistensi antara pernyataan dan sikap," jelas Adi.

Pun, dia menyindir partai yang kalah di Pilpres 2024 mestinya bisa ambil bagian sebagai oposisi. Namun, partai itu seperti gampang goyah karena tawaran kekuasaan.

"Memang politisi ini ujung-ujungnya hanya mendapatkan kekuasaan. Udah itu aja kok dapat menteri, dapat jatah yang lain-lain," tutur Adi.

Dia kurang percaya dengan elite politisi yang menawarkan berjuang untuk kepentingan rakyat. "Untuk (kepentingan) rakyat dan publik saya gak terlampau percaya," ujar Adi.

Adi pun beri saran jika sebaiknya kubu 01 dan 03 bertanya kepada barisan pendukungnya. "Kalau mau jujur, jika ada partai 1 dan 3 mau bergabung ke Prabowo dan Gibran, tanyakan lah kepada para pendukungnya. Setuju tidak bergabung," kata Adi.  

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya