PKB Bantah Pertemuan Prabowo dan Cak Imin Bahas Kursi Menteri

Jakarta – Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto telah melangsungkan pertemuan secara tertutup dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Rabu, 24 April 2024.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid membantah pertemuan Prabowo dan Cak Imin itu membahas soal kursi menteri. Kata dia, pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi biasa.

"Enggak, enggak ada (bahas kursi menteri). Yang jelas hari ini silaturahmi sambil menitipkan visi perjuangan PKB," ucap Jazilul kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, dikutip Kamis, 25 April 2024.

Di sisi lain, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengatakan PKB ingin bekerja sama terus dengan Gerindra demi kepentingan rakyat Indonesia.

Prabowo pun menyambut baik keinginan PKB. Kata dia, masalah-masalah bangsa dapat terselesaikan jika semua pihak bersatu dan bekerja sama untuk rakyat Indonesia.

"Negara kita mempunyai potensi yang luar biasa, ini masalah adalah masalah manajemen, masalah perbaikan, masalah melengkapi yang kurang lengkap, memperbaiki yang belum baik. (Dengan) kerja sama yang erat kita Insya Allah akan mencapai cita-cita kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, membawa kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyat, kita menghilangkan korupsi," ucap Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Penetapan Prabowo-Gibran dilakukan dua hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang langsung mengumumkan penetapan pasangan nomor urut 02 di Pilpres 2024 itu sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Penetapan KPU dilakukan melalui rapat pleno yang digelar terbuka. 

"Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,6% dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029," kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 24 April 2024.

DPR Tunggu Rapat Pimpinan terkait RUU Omnibus Law Politik

Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan pembahasan RUU Omnibus Law Politik atau revisi UU Pemilu ataupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan parlemen. 

VIVA.co.id

31 Januari 2025