Cari Titik Lemah Demokrasi RI, Cak Imin Masih Ingin Hak Angket Digulirkan
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta – Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan bahwa dirinya masih ingin hak angket di DPR RI tetap bisa digulirkan. Sebab, hak angket bertujuan untuk mengetahui titik lemah keterpurukan sistem demokrasi di Indonesia saat ini.
Hal ini disampaikan Cak Imin saat menghadiri penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2024. Cak Imin datang bersama Anies Baswedan.
"Sebetulnya PKB masih ingin ada angket. Tujuannya membaca secara detail titik lemah keterpurukan demokrasi kita," ujar Cak Imin di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Rabu 24 April 2024.
Pasangan capres cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
- VIVA/M Ali Wafa
Selanjutnya, Ketua Umum PKB itu mengatakan bahwa dirinya juga akan meminta untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia menyebut hal itu dilakukan karena PKB melihat kelemahan dalam pengaturan pelaksanaan kontestasi demokrasi tersebut.
"Pasti (bakal usulkan revisi UU Pemilu). Setiap 5 tahun kita pasti menyempurnakan seluruh kelemahan dari undang-undang pemilu kita," tukasnya.
Sebelumnya, Hak angket DPR RI tentang Pemilu 2024, hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Wacana ini muncul pasca pencoblosan 14 Februari 2024, terutama hasil-hasil lembaga survei yang seluruhnya menunggulkan Prabowo-Gibran.
PDIP menjadi pelopor wacana hak angket tersebut. Diikuti pernyataan beberapa partai di luar Koalisi Indonesia Maju pengusung dan pendukung Prabowo-Gibran. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengukuhkan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, bagaimana nasib hak angket kini?
Ketua Umum Partai Kabangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, punya harapan agar hak angket bisa tetap berjalan.
"Saya dari PKB tentu amat sangat berharap angket itu berjalan. Karena disitu kita bisa membangun sistem pemilu yang lebih komprehensif," ujar Cak Imin kepada wartawan di DPP PKS, Selasa 23 April 2024.
Ilustrasi rapat paripurna DPR
- VIVAnews/Anwar Sadat
Cak Imin menjelaskan, hak angket bisa menjadi sebuah pedoman dalam menentukan pemilu 2024. Tetapi, Cak Imin menyerahkan semuanya kepada pihak-pihak terkait.
"Kalau kita serahkan dalam proses dalam pembuatan undang-undang pemilu maka kita tidak pernah belajar dari berbagai kesalahan kegagalan dalam pelaksanaan Pemilu 2024," kata dia.
Menurut mantan Menakertrans tersebut, bahwa hak angket bisa menjadi media untuk mengkritisi pemerintah. Ia menuturkan hak angket akan membuat pemerintah membangun sistem pemilu yang lebih baik, karena belajar dari kegagalan dan kesalahan.
"Harapan besar untuk angket itu tinggi. Tetapi tentu kami akan berjuang soal hasil apakah lolos atau tidak sebelumnya tergantung pada anggota kita DPR RI. Itu semua kita tahu pemetaan di DPR kaya gimana," tukasnya.
Kuasa Hukum PKB: Urusan Internal Partai, Gugatan Sespri Ketum PBNU ke Cak Imin Ditolak
Menurut PKB, gugatan Sespri Ketum PBNU Achmad Ghufron seperti tuntutan ganti rugi pupus.
