Hormati Putusan MK, Ganjarist: Pertarungan Pilpres Sudah Selesai Namun Perjuangan Kami Belum
Jakarta - Barisan relawan pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjarist menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2024. MK dalam putusannya menolak seluruh dalil permohonan kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ketua Umum Ganjarist Kris Tjantra menyampaikan pihaknya tetap solid bersama Ganjar untuk mengawal demokrasi dan berada di barisan rakyat.
"Relawan Ganjarist adalah relawan yang taat konstitusi bahwa kita menghormati keputusan MK dan pertarungan pilpres ini sudah selesai namun perjuangan belum selesai," kata Kris dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 23 April 2024.
Dia percaya putusan MK terkait sengketa pilpres diambil dari hati nurani para hakim. Menurutnya, kebenaran pasti akan menemukan jalannya.
"Kami relawan Ganjarist percaya bahwa perjuangan dari sejak Juni 2021 sampai saat ini tidak ada yang sia-sia," jelas Kris.
Dia menuturkan, perjuangan untuk membawa dan mengawal demokrasi ke arah lebih baik serta mengawal cita-cita reformasi adalah bagian dari visi misi Ganjarist. Kris bilang pihaknya masih akan terus berkontribusi untuk bangsa RI.
"Dan, kita akan terus bergerak memberikan manfaat untuk masyarakat dan sekitarnya," ujar Kris.
Dijelaskan Kris, pergerakan relawan Ganjarist akan tetap solid bersama Ganjar. Dia menuturkan Ganjarist akan terus berada di barisan rakyat karena perjuangan belum selesai.
Pun, dia berharap untuk pemenang Pilpres 2024 yang sudah terpilih bisa dapat bekerja sesuai dengan amanah.
Selain itu, harapannya untuk duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin RI lima tahun ke depan agar tak tebang pilih dan bisa jadi pemimpin yang mengayomi semuanya.
Maka itu, dia menuturkan pihaknya akan tetap jaga tali silaturahmi antar relawan Ganjarist dan bersama relawan Ganjar Mahfud lainnya untuk mengawal pemerintahan kedepan.
"Kami akan terus mengawal pemerintahan ini. Kami akan kritis terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat," tutur Kris.