Surya Paloh dan Cak Imin Sepakat: Kita Tutup Buku Lama, Buka Buku Baru
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah rampung melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Selasa 23 April 2024. Dalam pertemuan tersebut, keduanya turut membahas sebuah kesepakatan.
Surya Paloh mengaku bahwa pertemuan dengan Cak Imin awalnya hanya sebatas silaturahmi, usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan Anies-Cak Imin. Paloh dan Cak Imin bertemu petang ini sebagai sosok ketua umum partai.
"Menerima realitas daripada akhir masa perjuangan bersama yang mengusung pasangan paslon 01, yaitu bung Anies Baswedan bersama dengan Cak Imin," ujar Surya Paloh di DPP Nasdem, Selasa 23 April 2024.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di acara deklarasi Anies-Cak Imin
- tvOne
Paloh mengatakan bahwa pertemuan dengan Cak Imin turut membahas sebuah kesepakatan. Ia meminta untuk menutup buku lama hingga membuka yang baru.
"Nah kami menyepakati tadi dalam pembicaraan nah ini ada kesepakatan kita tutup buku lama buka buku baru," kata Paloh.
"Semua menyadari betapa kita patut mensyukuri dari satu apa yang kita masih bisa alamin, peroleh dalam situasi seperti ini di negeri yang kita cintai ini," lanjutnya.
Paloh menuturkan bahwa PKB dan Nasdem memiliki tugas untuk memperkuat seluruh aspek kehidupan dalam satu bangsa. "Pemilu sudah selesai, tapi perjalanan untuk membangun negeri ini itu belum selesai," kata Paloh.
Maka itu, Paloh menjelaskan dalam masa jabatan pemerintah baru yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka maka PKB dan Nasdem harus tetap menjalankan roda administrasi pemerintahan.
"Jadi dalam hal inilah kami juga bersepakat, pemerintahan baru yang memang dipimpin oleh Mas Prabowo dan Gibran harus bisa mendapatkan apresiasi, kesempatan untuk menjalankan roda administrasi pemerintahan," ujarnya.
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Oknum Tak Netral di Pilkada Sesuai Putusan MK
MK memutuskan pejabat daerah serta TNI/Polri dapat dijerat hukuman pidana apabila melakukan cawe-cawe atau melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada
