Presiden PKS: Kami Belum Dapat Pasangan Ajukan Hak Angket
- Dok. PKS
Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Syaikhu, mengatakan PKS siap dan akan ikut apabila Hak Angket DPR RI diusulkan terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Sayangnya sampai saat ini, PKS mengaku belum mendapatkan teman.
Syaikhu menyebutkan bahwa hak angket bila benar akan digulirkan tujuannya untuk meluruskan demokrasi Indonesia ke depannya.
"Jadi kaitan dengan hak angket ini sebetulnya kita tidak ingin mendiskreditkan lembaga-lembaga tertentu ya tapi kita tujuan awalnya adalah ingin meluruskan proses demokrasi ke depan agar tidak ada penyimpangan seperti yang kita alami dan rasakan terhadap Pemilu 2024," ujar Syaikhu kepada wartawan di DPP PKS, Selasa 23 April 2024.
Syaikhu menjelaskan, bahwa dalam menggulirkan hak angket masih terbatas pada sebuah realitas. Mengingat persyaratan untuk mengajukan hak angket, harus ada dua fraksi yang mengajukannya.
"Tapi nyatanya kita kan terbatas juga pada sebuah realitas pada untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada 2 fraksi dengan 25 penandatanganan itulah yang realitas ini PKS masih belum mendapatkan pasangan untuk mengajukan hak angket," kata Syaikhu.
Namun begitu, Syaikhu menyebut jika hak angket jadi digulirkan di DPR RI maka PKS akan ikut gabung dalam menggulirkannya.
"Jadi kalau misalnya ada kita akan ikut bergabung untuk melaksanakan hak angket," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan wacana usulan Hak Angket di DPR RI sudah tidak up to date lagi. Setelah Mahkamah Konstitusi atau MK, membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pilpres 2024 yang mengukuhkan kemenangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Maka dari itu, lanjut Surya Paloh, pihaknya menilai hak angket sudah jauh dari harapan yang selama ini diinginkan terutama oleh Nasdem.
"Progres perjalanan waktu sejujurnya membuat hak angket tadi sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini, itu menurut Nasdem," kata Surya Paloh di DPP Partai Nasdem, Senin, 22 April 2024.
Di sisi lain, dirinya tidak bermaksud untuk menghalangi pihak-pihak yang ingin menggulirkan hak angket di DPR RI. Menurutnya, hak angket hanya masalah pada waktu yang tidak tepat.
"Dalam satu proses perjalanan minute by minute, jam ke jam, waktu ke waktu, hari ke hari saya melihat esensi daripada hak angket sudah jauh dari hadapan kita bersama. Tapi bukan berarti kita menghalangi upaya untuk memuluskan perjuangan. Nasdem mengatakan time frame-nya nggak tepat," pungkasnya.
Kendati demikian, Surya Paloh menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena sudah menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin (Amin). Ia menyebutkan perjuangan bangsa Indonesia juga tak boleh berhenti di sini. Pasalnya, ini semua termasuk pada konsekuensi berdemokrasi.
"Saya ingin menyampaikan sesuatu, perjuangan itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh juga harus merasa dikecilkan karena ada satu keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini konsekuensi dari demokrasi," ujarnya.
Surya Paloh menjelaskan, bahwa negara memang memiliki terkait dengan model dan sistem yang harus kita sepakati bersama.
"Sebagai negara hukum ini adalah keputusan peradilan yang penting maka wajar kita semua harusnya ibarat menutup buku lama, dan buka buku baru," kata Paloh.
"Itu harapan saya Indonesia harus punya spirit semangat ini. Kita boleh bertikai satu sama lain di dalam kompetisi yang sedang berlangsung," lanjutnya.
Evaluasi Pelaksanan Pemilu 2024, DPR Mau Bikin Omnibus Paket Politik
Setidaknya ada tiga paket UU politik yang dipertimbangkan dalam omnibus politik itu.
