Ditanya soal Status Keanggotaan Partai Politiknya, Gibran Bilang Begini
- tvOne/Didiet Cordiaz
Semarang – Status keanggotaan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka di Partai Politik khususnya PDI Perjuangan (PDIP) saat ini masih menjadi pertanyaan. Sebab, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi rival dari Capres yang diusung oleh PDIP di Pilpres 2024.
Beberapa awak media sempat menanyakan kepada Gibran apakah Ia masih di PDIP atau sudah pindah ke partai lain. Namun Gibran menjawab jika dirinya tidak bernaung di partai mana pun saat ini. Termasuk ketika dirinya diminta menjawab mengenai kabar akan bergabung ke Partai Golkar, Gibran memberikan jawaban serupa
"Enggak di mana mana," ujarnya di Semarang, Selasa, 16 April 2024.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dipanggil PDIP
- VIVA/M Ali Wafa
Gibran juga diminta untuk mempertegas keanggotaannya di PDIP. Namun ia malah meminta awak media untuk bertanya kepada pimpinan PDIP. "Tanyakan pimpinan-pimpinan di sana," terangnya.
Sementara kedatangan Gibran ke Semarang untuk menghadiri Halal Bi Halal di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Tanpa ditemani sang istri, Gibran terlihat menyalami Pj Gubernur Nana Sudjana dan jajaran pejabat lainnya. Gibran juga sempat makan siang bersama.
Gibran mengaku berbincang bincang dengan Nana mengenai pembangunan Kota Solo. "Ngobrol ngobrol aja (dengan Pak Nana). Tentang pembangunan di Solo, dan persiapan Musrembang," imbuhnya.(dcz)
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Gibran Rakabuming Raka telah mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP dan yang bersangkutan sudah pamit.
"Ya, sudah. Jadi, sudah diselesaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta karena Mas Gibran 'kan menerima KTA dari DPC Kota Surakarta sehingga tidak lagi beranggota PDI Perjuangan karena sudah pamit," kata Hasto di Denpasar, Bali, Sabtu, 4 November 2023.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun di kantor pusat PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023.
- ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Selain Gibran telah berpamitan, kata dia, secara perundang-undangan telah dikatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.
"Ini 'kan berbeda dengan undang-undang tentang partai politik sehingga otomatis ketika seseorang sudah dicalonkan partai lain, ya, otomatis KTA-nya tidak boleh rangkap," kata Hasto yang ditemui usai deklarasi dukungan Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali itu.
Laporan: tvOne/Didiet Cordiaz
