Airlangga Tugaskan RK Maju Pilkada Jakarta, Bobby di Sumut dan Khofifah Jatim
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku telah mengeluarkan surat tugas untuk beberapa figur bakal cagub yang diusung di Pilkada serentak 2024. Salah satu surat tugas itu diserahkan kepada Ridwan Kamil (RK), Ahmed Zaki Iskandar dan Erwin Aksa untuk berkontestasi dalam Pilkada Jakarta 2024.
"Kalau Golkar kan selalu kita siapkan apakah itu Ridwan Kamil, apakah pak Zaki, atau pak Erwin Aksa tentu siapapun yang diusung partai lain, partai Golkar siap," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 15 April 2024.
Tak hanya RK, Airlangga juga mengaku sudah menyerahkan surat tugas kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Afif Nasution untuk maju dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Ia tak mempermasalahkan, jika partai lain memboikot Bobby dalam bursa Pilkada Sumut.
"Kalau mas Bobby kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagub Ijeck (Musa Rajekshah) bersama-sama mendapatkan surat tugas. Dan, Partai Golkar akan melakukan evaluasi, nanti kita lihat evaluasinya," kata dia.
Ilustrasi Partai Golkar.
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kemudian, Golkar juga sudah beri mandat tokoh lain yang digadang-gadang maju ke Pilkada Jatim yaitu petahana Khofifah Indar Parawansa untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur. Sementara di Jawa Tengah, Partai Golkar masih mempertimbangkan salah stau nama Dico Ganinduto yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kendal.
"Salah satunya (Dico Ganinduto). Salah duanya nanti kita lihat," tutur Airlangga.
Sebelumnya, Airlangga mengatakan, Golkar dan Gerinda sepakat merekomendasikan nama RK sebagai bakal cagub Jakarta. Eks Gubernur Jawa Barat itu diminta maju di Pilkada Jakarta.
"Golkar dan Gerindra sudah merekomendasikan Ridwan Kamil," ujar Airlangga di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu 10 April 2024.
Nigeria dan Kongo Diterima Jadi Negara Pengamat CPOPC
Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menyatakan telah menerima Nigeria dan Republik Demokratik Kongo sebagai negara pengamat.
