Pj Gubernur Papua Tengah Minta Insiden Demo Penolakan Militerisme di Nabire Jangan Terulang

Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk
Sumber :
  • ANTARA/Qadri Pratiwi

Jayapura - Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta insiden Nabire jangan terulang, karena itu masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau demo agar melaksanakan sesuai aturan perundang-undangan dan tertib serta penuh tanggung jawab.
 
Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk di Jayapura, Minggu, 14 April 2024, mengatakan kepada siapa saja silakan menyampaikan aspirasinya dengan baik.
 
"Kami pemerintah menyiapkan ruang yang terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi," katanya.

Semua Provinsi di Papua jadi Perhatian Bawaslu Terkait Kerawanan di Pilkada Serentak

Polisi membuat barikade saat terjadi bentrok dengan pendemo. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras

 
Menurut Ribka, untuk itu pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya agar melakukan demo dengan baik sesuai aturan perundang-undangan.

Satgas Habema Yonif Para Raider 503 Kostrad Rangkul Anak-anak di Medan Operasi Nduga Papua

 
"Kami tidak ingin insiden unjuk rasa penolakan militerisme di Tanah Papua yang dilakukan di Kabupaten Nabire pada Jumat (5/4) lalu terulang kembali," ujarnya.
 
Dia menjelaskan pihaknya sangat menyayangkan insiden tersebut yang mengakibatkan adanya insiden kekerasan seksual, kemudian seorang anak berumur 11 tahun yang kena lemparan batu oleh aksi massa serta terjadi pembakaran rumah seorang warga.
 
"Kami Pemerintah Provinsi Papua Tengah bukan antidemokrasi tetapi semuanya harus pada ruang-ruang yang telah ditentukan,” katanya lagi.

Heboh Daging Berbau Busuk Ditemukan di Kantin Sekolah, Orang Tua Minta Pertanggungjawaban

VIVA Militer : Pasukan TNI sisir kelompok bersenjata OPM di Papua (ilustrasi)

Photo :
  • Viva.co.id

 
Dia menambahkan untuk itu kepada seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat dipersilakan, namun tentu sesuai undang-undang.
 
Apalagi ini negara demokratis sehingga tidak ada larangan namun perlu memperhatikan hal-hal yang menjadi ketentuan yang dipersyaratkan dan silakan dipenuhi secara undang-undang yang berlangsung tertib. (ant)

Kantor BKPSDM Mappi, Papua, dibakar

Detik-detik Kantor BKPSDM Mappi Papua Dibakar Massa Gara-gara Tak Terima Hasil CPNS

Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mappi, Papua Selatan dibakar pengunjuk rasa, buntut kecewa hasil seleksi CPNS

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024