Faisal Basri Singgung Pork Barel saat Sidang Sengketa Pilpres di MK, Apa Itu?

Jakarta – Ahli dari kubu Tim Anies-Muhaimin (Amin), Faisal Basri menyebutkan bahwa bantuan sosial (bansos) yang terjadi jelang pemilu 2024 dilakukan hanya demi memenangkan pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pilpres 2024 kemarin. Ia menyebut pemerintah melakukan sistem pork barel atau politik gentong babi.

Hak tersebut dikatakan Faisal Basri ketika dirinya menjadi saksi ahli dari kubu pasangan calon omor urut satu dalam sidang sengketa hasil pilpres 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mulanya menjelaskan bahwa sistem por barel ini memang kerap dilakukan para politisi pada negara-negara maju.

"Jadi secara umum pork barel ini di negara berkembang ini di negara-negara berkembang wujudnya berbeda, karena pendapatan ya masih rendah, ada kemiskinan yang tinggi di Indonesia, penduduk miskin ekstrim, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk, jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi," ujar Faisal di ruang sidang, Senin 1 April 2024.

"Karena memang mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos, bansos yang adhoc sifatnya," imbuhnya.

Faisal menjelaskan bahwa situasi Indonesia sangat memprihatinkan ketika peristiwa pork barek terjadi. Sebab, upaya tersebut merupakan bentuk gelontoran uang yang banyak demi menangkan salah satu pasangan calon.

"Pork Barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang, celengan juga kan simbolnya biasanya babi gitu. Lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontorkan uang tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah," ucap Faisal.

Sejumlah Menteri Kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kerap membantu dalam melakukan pork barel tersebut. 

Diketahui, Kubu Amin hadirkan 7 ahli dan 11 saksi dalam sidang sengketa hasil pilpres 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Oknum Tak Netral di Pilkada Sesuai Putusan MK

MK memutuskan pejabat daerah serta TNI/Polri dapat dijerat hukuman pidana apabila melakukan cawe-cawe atau melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada

VIVA.co.id

22 November 2024