Faisal Basri di MK: Penyaluran Bansos Sangat Ugal-ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran
- Istimewa
Jakarta -Â Ekonom Faisal Basri mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang pencoblosan Pemilu 2024 dikatakan sangat ugal-ugalan.Â
Ia menuding penyaluran bansos tersebut untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.Â
Faisal Basri Berkunjung Ke VIVAnews
- VIVAnews/Fernando Randy
Demikian disampaikan Faisal Basri saat menjadi ahli yang dihadirkan kubu pemohon pasangan capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 1 April 2024.
"Bansos menjelang Pemilu 2024 sangat ugal-ugalan untuk memenangkan Prabowo-Gibran," kata Faisal Basri.
Faisal menekankan, pembagian bansos dianggap efektif digunakan para politisi di negara-negara berkembang. Mengingat, pendapatan masyarakat yang masih rendah, serta masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia.
"Jadi secara umum pork barrel politics ini di negara berkembang wujudnya berbeda, karena pendapatan yang masih rendah, ada kemiskinan ya tinggi di Indonesia, penduduk miskin eksteim, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk. Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena memang mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos, bansos yang adhoc sifatnya," kata Faisal.
Lebih jauh, diakui Faisal, penyaluran bansos yang masif di tengah-tengah kontestasi demokrasi, memang mengalami dilematis. Bahkan, KPK telah mengeluarkan imbauan supaya ke depan, pada Pilkada 2024, tidak diperkenankan ada penyaluran bansos.
"Sadar di sini, tapi pertanyaannya Pilkada dibatasi, Pemilu tidak. Jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos secara kuantitatif maupun kualitatif," imbuhnya.
Saldi Isra dan Arief Hidayat Dilaporkan ke MKMK atas Dugaan Pelanggaran Etik
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan Arief Hidayat dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
