Sidang Sengketa Pilpres, MK Sebut Tim AMIN Bawa 7 Ahli dan 11 Saksi

Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024, Senin, hari ini. Adapun agenda sidang yakni mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari tim hukum kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Ketua MK, Suhartoyo mengatakan kubu AMIN selaku pemohon I membawa 7 ahli dan 11 saksi pada sidang sengketa Pilpres kali ini.

“Sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon I. Berdasarkan catatan yang disampaikan kepaniteraan pemohon I mengajikan tujuh ahli dan 11 saksi,” kata Suhartoyo dalam sidangnya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2024.

Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Berikut merupakan 7 ahli dari pemohon I yang dibawa kubu AMIN:

1.Ahli Ilmu Pemerintahan, Bambang Eka Cahya

2.Ekonom Senior, Faisal Basri

3.Ahli Hukum Administrasi, Ridwan

4.Ekonom UI, Vid Adrison

5.Kepala Pusat Studi Forensika Digital (PUSFID) UII Yogyakarta, Yudi Prayudi.

6.Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan,

7.Pakar Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan

Selanjutnya, berikut 11 saksi fakta yang dihadirkan oleh pemohon I:

1. Mirza Zulkarnain

2. Muhammad Fauzi

3. Anies Priyoasyari

4. Andi Hermawan

5. Surya Dharma

6. Achmad Husairi

7. Mislani Suci Rahayu

8. Sartono

MK: Pejabat Daerah dan TNI/Polri Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana

9. Arif Patra Wijaya

10. Amrin Harun

Mahfud Md Nilai Demokrasi dan Hukum Indonesia Berada pada Situasi yang Tepat

11. Atmin Arman

Para saksi dan ahli tersebut akan disumpah terlebih dahulu sebelum menyampaikan keterangannya dalam persidangan.

Teleponan dengan Prabowo, Donald Trump Cerita Kemenangannya di Pemilu AS

“Kalau begitu bisa maju bersama-sama untuk mengucapkan sumpah hanya tempatnya nanti dipisah, untuk ahli sendiri saksi sendiri,” kata Suhartoyo.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024