Gerindra Anggap Pernyataan Puan Tak Ada Instruksi Hak Angket Menyejukkan

TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Habiburokhman memuji pernyataan Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani yang mengatakan belum ada arahan terkait hak angket pemilu kepada Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Puan dianggap bersikap sebagai negarawan.

Yasonna: Penyidik KPK Tidak Tanya Soal Keberadaan Harun Masiku

"Pernyataan tersebut sangat menyejukkan bagi rakyat di akar rumput. Kami sangat mengapresiasi Ibu Puan yang telah bersikap sebagai negarawan sejati," kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu dikutip, Sabtu, 30 Maret 2204. 

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia bertajuk Women Speakers Summit 2024 di Perancis.

Photo :
  • ANTARA
Yasonna Laoly Ngaku Diperiksa KPK Terkait Perlintasan Harun Masiku

Dia lantas menilai, hak angket bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas. Bahkan, kata dia, bisa memicu hal buruk.

"Saat ini hak angket memang bukan prioritas. Bahkan berpotensi memicu kegaduhan yang sangat tidak produktif. (Jadi) sudah saatnya kita semua move on dari pertikaian Pemilu. Kita harus segera bersatu dan bekerja keras kembali melayani rakyat," ujarnya.

Kasus Harun Masiku, Yasonna Laoly Ngaku Dicecar KPK soal Permintaan Fatwa ke MA

Habiburokhman: AMIN Jangan Aragon dan Paksa Pakai Fasilitas TNI

Photo :
  • Istimewa

Habiburokhman pun menyampaikan masa kerja anggota DPR RI periode 2019/2024 tinggal beberapa bulan lagi. Menurutnya, lebih baik anggota dewan menyelesaikan pekerjaan legislasinya yang belum selesai.

"Sewaktu efektif kerja DPR Periode ini tinggal tiga bulan, baiknya kita manfaatkan untuk menyebut pengesahan beberapa rancangan undang-undang penting yang belum selesai. Antara lain undang undang kitab undang undang hukum acara pidana, undang undang Mahkamah Konstitusi dan lain lain," imbuhnya.

Pilkada Aceh 2017. (Foto ilustrasi).

Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024