PPP Tergoda Gabung ke Koalisi Besar Prabowo? Begini Jawaban Mengejutkan Sandiaga

Waketum DPP PPP Rusli Effendi dan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.
Sumber :
  • istimewa

Banten – Koalisi besar tengah dirancang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat pemerintahan lima tahun ke depan. Upaya itu dengan merangkul parpol yang jadi rival di Pilpres 2024 seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jadi Parpol Paling Informatif, Gerindra: Penyemangat bagi Kader Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Terkait itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno kembali mengomentari isu PPP yang dirayu agar gabung ke koalisi Prabowo. Namun, ia menanggapi dengan pernyataan yang diplomatis.

Sandi mengaku urusan koalisi itu adalah kewenangan Plt Ketua Umum PPP Mardiono. Dia bilang, saat ini, dirinya masih bekerja membantu Presiden Jokowi sebagai Menteeri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Gerindra jadi Partai Politik Paling Informatif, Ungguli PKS hingga PDIP

"Kalau pimpinan DPP PPP yang akan melakukan komunikasi politik. Kalau tugas saya di pemerintah sebagai pembantu presiden terus menjalankan tugas dan fungsi," kata Sandi di Banten, Jumat, 29 Maret 2024.

Dia menyampaikan PPP saat ini juga tengah menunggu persidangan sengketa hasil Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, MK saat ini masih menangani pendaftaran gugatan sengketa Pilpres 2024.

Cagub Papua Matius Fakhiri Gugat Hasil Pilgub Papua ke MK: Menjalankan Konstitusi

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berswafoto dengan Plt Ketum PPP Mardiono, serta capres Ganjar Pranowo di kantor pusat PDIP, Jakarta, Minggu, 30 April 2023.

Photo :
  • ANTARA/Galih Pradipta

Dengan demikian, sengketa Pileg yang sudah didaftarkan PPP ke MK baru bisa disidangkan usai putusan sengketa Pilpres 2024.

"Bahwa yang didahulukan ini adalah sengketa pilpres. Untuk sengketa pileg menunggu setelah sengketa pilpres ini diselesaikan prosesnya. Kita harus sabar menanti," kata eks politikus Gerindra tersebut.

Sandi optimis partainya bisa memenangi sengketa Pileg 2024. Partai berlambang kabah itu mengajukan gugatan karena perbedaan perolehan suara partai.

Merujuk hitungan internal, PPP klaim peroleh suara di atas 4 persen sehingga lolos parliamentary threshold atau ambang batas DPR. Sementara, berdasarkan perhitungan KPU, PPP dinyatakan gagal melenggang ke Senayan periode 2029-2029.

Dia bilang dari bukti-butki yang disertkan pihaknya, PPP bisa meraup melewati angka 4 persen.

"Dengan bukti-bukti yang dipaparkan tim hukum, kami yakin. Karena hitungan awal kami sekitar 4 persen lebih yang di dapat PPP. Namun, saat rekapitulasi, banyak suara yang bergeser," lanjut Sandi.

"Dan, gugatan kami mengembalikan suara tersebut dan itu harapannya bisa kita lakukan dengan proses yang sangat kita hormati melalui gugatan di MK," jelas eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Di Pilpres 2024, PPP merupakan rekan koalisi PDIP dalam mengusung pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dari penetapan KPU, pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan memenangi Pilpres 2024.

Pasca penetapan KPU, elite Gerindra sudah bicara siap merangkul parpol rival seperti PPP, Nasdem, hingga PKS.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya