Golkar: Kabinet Tidak Boleh Dibatasi karena Prerogatif Presiden
- Kemenperin
Jakarta - Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa tak boleh ada pembatasan dalam membentuk kabinet, karena merupakan hak prerogatif presiden.
"Kabinet tidak boleh dibatasi, karena kabinet itu sepenuhnya berdasarkan konstitusi adalah prerogatif dari presiden," kata Agus di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.
Menurutnya, seorang calon presiden ketika berkampanye ke masyarakat menawarkan visi dan misi yang akan direalisasikan bila terpilih menjadi presiden.
Pertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh di DPP Nasdem
- VIVA/M Ali Wafa
Oleh karena itu, Agus menilai apabila calon presiden itu terpilih, maka dia mempunyai kepentingan untuk bisa menjalankan program kerja dan merealisasikan visi dan misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.
"Bagian terpenting untuk program-program supaya visi misi itu bisa tercapai adalah kabinet," katanya.
Susunan kandidat menteri yang akan mengisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali beredar di media sosial usai Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.
Meski begitu, Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan poster berisi susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran bukan berasal dari Prabowo dan Gibran.
Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).
- AP Photo/Tatan Syuflana
"Kalau kemudian ada nama-nama yang beredar, tentunya bukan dari hasil pihak Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena pembahasan untuk itu saja pun belum pernah diadakan," ujar Dasco di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (27/3).
Adapun Prabowo dan Gibran masih konsentrasi dan berkonsolidasi untuk mempelajari postur APBN 2025. Dia menyebut mereka juga menunggu tahapan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai. (ant)
