Menkopolhukam Minta Semua Pihak Hormati Langkah Kubu Anies dan Ganjar Gugat Hasil Pemilu ke MK

Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto mengatakan sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) bagian dari mekanisme politik. Karena itu, dia meminta semua pihak agar menghargai proses politik tersebut. 

"Itu mekanisme politik," kata Hadi pada Kamis, 28 Maret 2024.

Kendati begitu, Hadi menepis ada intervensi dalam pemilu oleh pemerintah. Dia meminta semua pihak sama-sama mengawal proses persidangan di MK.

"Ikuti saja dan harus hargai semua proses serta dinamika politik yang ada," ujarnya.

Pasca Pemilu 2024, dia memastikan situasi keamanan terkendali. Sebab, kata dia, Kementerian Koordinator Polhukam sudah koordinasi dengan seluruh jajaran yang ada baik TNI, Polri hingga BIN.

"Kami sudah koordinasi dengan seluruh jajaran TNI, Polri, dengan BIN untuk menjaga proses demokrasi," imbuhnya.

Diketahui, kubu calon Presiden dan calon Wakil Presiden 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) serta calon Presiden dan calon Wakil Presiden 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD melayangkan gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara, sidang pun sudah mulai digelar sejak Rabu, 27 Maret 2024.

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

VIVA.co.id

21 November 2024