SBY Minta Prabowo Perbaki Sistem Pemilu: Politik Uang Makin Menjadi, Lampaui Batas Kewajaran!
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) minta capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem pemilu selanjutnya. Menurut SBY, banyak persoalan yang mesti diperbaiki dalam sistem pemilu.
Hal itu disampaikan SBY mengingat banyak pekerjaan rumah atau PR dalam sistem pemilu seperti salah satunya mengenai praktik politik uang yang marak terjadi.
Dia bilang politik uang saat ini makin menjadi-jadi sehingga tak bisa didiamkan. Ia menyebut persoalan itu mengganggu pikirannya.
“Yang mengganggu pikiran kita adalah pemilu kita ternyata ongkos politiknya makin besar. Melampaui batas kewajaran. Demikian juga politik uang juga makin menjadi-jadi. Ini mesti diselamatkan,” kata SBY di St Regis Hotel, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2024.
Prabowo berjabat tangan dengan SBY Saat Hadir Silaturahmi Bukber Partai Demokrat
- Istimewa
Menurut SBY, rakyat tidak bisa disalahkan dari maraknya praktik politik uang tersebut. Justru, pemerintah harus turun tangan memperbaiki sistem agar tidak ada atau menekan praktik politik uang. Kata dia, harapannya tentu pemilu ke depan bisa jadi lebih baik lagi dalam prosesnya.
“Kita tidak boleh menyalahkan rakyat. Tetapi, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu diubah dan tentunya disempurnakan agar pemilu lima tahun mendatang dan seterusnya menjadi pemilu yang baik,” tuturnya.
Lebih lanjut, SBY lantas berpesan kepada Prabowo selaku Presiden RI terpilih untuk memperbaiki sistem dan penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Dia berharap, ke depan pemilu bisa berjalan dengan lebih baik untuk kepentingan bangsa.
“Saya percaya Bapak (Prabowo) akan bisa melakukan perubahan dan perbaikan atas sistem pemilu yang lebih tepat dan lebih baik bagi bangsa Indonesia,” ujar Presiden ke-6 RI tersebut.
Pemerintah Inggris Umumkan Dukung Indonesia Gabung OECD
Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya atas permohonan Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
