Budi Arie Bantah Jokowi Titip Nama Menteri ke Prabowo: Gosip
- VIVA/Farhan Faris
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan tidak benar informasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitip jatah kursi menteri kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih periode 2024-2029.
“Enggaklah, gosip-gosip aja,” kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, 25 Maret 2024.
Menurut dia, belum ada pembahasan untuk penyusunan kabinet era Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sebab, kata dia, Presiden Jokowi juga masih memimpin Indonesia sisa masa jabatan 7 bulan lagi hingga Oktober 2024.
“Belum, belum. Masih jauh. Belanda masih jauh. Masih lama kok. Waktunya masih cukup 7 bulan lagi. 7 bulan,” ujar Ketua Umum Relawan Projo ini.
Namun begitu, Budi Arie mengatakan tidak ada larangan bila ada yang memberikan usulan untuk nama-nama yang akan membantu Prabowo dan Gibran dalam kabinet lima tahun kedepan. Karena, Indonesia merupakan negara demokrasi.
“Kalau usul kan semua. Boleh, namanya demokrasi semua boleh mengusulkan. Kalian ngusulin siapa juga boleh, enggak dilarang. Namanya usul, bukan nitip,” jelas dia.
Disamping itu, Budi Arie mengatakan tidak ada tim transisi. Menurut dia, Prabowo setiap hari juga mendampingi Presiden Jokowi untuk rapat sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju.
“Enggak ada transisi. Ini Pak Prabowo rapat terus, setiap ada rapat internal, rapat-rapat terbatas Pak Prabowo selalu ngedampingi Pak Presiden kok,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut cawe-cawe atau terlibat dalam pembentukan Kabinet Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.
Diketahui, KPU RI telah mengumumkan pemenang Pemilu Presiden RI 2024 adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab, Prabowo-Gibran berhasil meraup hampir 96 juta.
Padahal, kata Ari, pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang itu merupakan kewenangan dari Presiden RI terpilih periode 2024-2029 setelah dilakukan pelantikan pada 20 Oktober 2024.
“Terkait narasi yang dikembangkan beberapa pihak termasuk media, yang menyebutkan keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang, perlu ditegaskan pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih,” kata Ari saat dikonfirmasi pada Senin, 25 Maret 2024.
Menurut dia, Presiden Jokowi saat ini sedang melaksanakan tugasnya bersama para pembantunya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju disisa masa jabatannya pada 2024.
“Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024,” jelas dia.