Prihatin PPP Kehilangan Suara, Hasto PDIP: Ini Operasi Politik yang Luar Biasa
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) beri dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bisa lolos ke parlemen. PDIP meyakini ada operasi politik untuk mengurangi suara PPP agar tak lolos ambang batas parlemen atau parliamantary threshold minimal 4 persen.
"Kami sangat khawatir terhadap PPP," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2024.
Hasto menyampaikan dirinya sudah bertemu dengan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek pada Sabtu, 23 Maret 2024 pagi. Ia mengatakan komitmen PDIP yang sejak awal membantu PPP hingga saat ini.
"Sejak perhitungan suara yang pertama, kami mengajak PPP untuk bersama-sama di pusat data PDIP. Bahkan pada 2019, pemilu lalu, kami diperintahkan oleh Bu Mega yang memegang amanat Mbah Maimoen untuk membantu PPP," lanjut Hasto.
Dia bilang dari sejarahnya, PDIP tak ingin sejarah partai Kabah dihilangkan dari sejarah negara RI.
Hasto menuturkan persoalan yang dihadapi PPP ialah karena berbagai operasi politik. Politisi asal Yogyakarta ini menyampaikan seluruh pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menduga ada upaya untuk mengecilkan suara partainya, yakni PPP, Perindo, Hanura, dan PDIP.
"Kami berikan solidaritas tertinggi. Karena kami tidak ingin menghilangkan partai Ka'bah," ujar Hasto.
Dia menyinggung Presiden RI Jokowi yang mungkin nanti tercatat punya legacy menghilangkan partai kabah.
"Yang memiliki legacy menghilangkan partai Ka'bah dalam sejarah republik ini. Padahal partai Ka'bah memiliki peran yang sangat penting jauh sebelum kemerdekaan ini," kata Hasto.
"Ini operasi politik yang luar biasa, yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika," ujarnya.
Menurut dia, ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum maka yang ada adalah sisi gelap kekuasan. "Dan ini adalah masa buram bagi arah masa depan Indonesia," tutur Hasto.
Hasto menilai hal ini mesti dilawan karena bila tidak maka tidak ada gunanya lagi pendidikan budi pekerti. Menurut dia, anak-anak juga harus memiliki pendidikan betapa pentingnya mengikuti proses.
"Semuanya akan bisa tergerak untuk meneladani hal-hal yang tidak baik yang justru dilakukan oleh ambisi kekuasaan dari seorang presiden, yang 23 tahun bersama dengan kami. Ini harus menjadi persoalan berharga bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," tuturnya.